Bandung, Beritainspiratif.com - Program pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menunjukan hasil yang positif meski tetap membutuhkan sejumlah perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan dari hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), poin Pemprov Jabar berada di angka 67, sementara poin program yang sama untuk 27 kabupaten/kota mencapai 64.
"Sementara rata-rata nasional 38, artinya kita termasuk lebih baik dibanding daerah lain,” kata Iwa dalam rilisnya yang diterima Beritainspiratif.com, Sabtu (3/11/18).
Meskipun sudah lebih baik, namun Sekda mengakui masih ada beberapa hal yang harus dibenahi Pemprov Jabar terkait pencegahan agar program yang berjalan bisa diimplementasikan lebih baik.
Pembenahan tersebut antara lain menyangkut integrasi sistem mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.
“Jadi antar Bappeda, DPKAD, Aset, Badan Kepegawaian Daerah dan juga Diskominfo, ada beberapa yang memang harus kita integrasikan khususnya dengan BKD dan juga masalah aset,” ujarnya.
Menurut Iwa, KPK dan Pemprov juga sepakat laporan keuangan bisa diakses secara real time.
Sekarang ini, dalam pelaporan keuangan masih ada semi manualnya.” Kalau itu terjadi maka kita bisa seperti halnya laporan seperti bank, real time dalam bentuk neraca, laporan laba maupun laporan arus kas,” pungkasnya. (Ida)