Cirebon, Beritainspiratif.com - Pemerintah  Daerah Kota Cirebon mengedepankan pembangunan fisik dan non fisik dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon banyak memberikan berbagai saran terhadap RPJMD tersebut. 

Demikian diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati usai menghadiri Penyerahan hasil masukan DPRD kota Cirebon terhadap rancangan awal RPJMD tahun 2018 – 2023 di Gedung DPRD setempat, Selasa (29/1/2019). Eti mengatakan RPJMD merupakan garis besar pembangunan di Kota Cirebon selama lima tahun ke depan.

“Kami meminta masukan ke anggota Dewan sebagai bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Tentu ini menjadi langkah untuk menyamakan persepsi demi pembangunan di Kota Cirebon yang lebih baik,” ungkap Eti.

Eti menambahkan dalam dua hari ke depan RPJMD tersebut akan kembali diperbaiki. Kemungkinan hari Kamis (31/2), RPJMD akan dikirim ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mendapat persetujuan.

“Persetujuan itu penting terutama terkait program pembangunan Kota Cirebon yang harus searah dengan Jabar,” kata Eti.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, SIP MSi yang memberikan respon positif terhadap Wali Kota, Drs. H. Nashrudin Azis, SH dan Wakil Walikota, Dra. Hj. Eti Herawati. Dalam membuat RPJMD, Azis dan Eti meminta berbagai masukan ke anggota Dewan.

“Ini salah satu langkah positif yang harus direspon baik,” ujar Edi.

Dewan, lanjut Edi, banyak memberikan masukan terutama terkait pembangunan kota kreatif dengan mencetak enterpreuneur. Masukan lain yakni terkait dengan langkah Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang memasang target 2 juta wisatawan. Dengan program SEHATI tentu Pemerintah Daerah Kota Cirebon diharapkan dapat memenuhi targetnya.

“Ini sangat luar biasa karena terget yang ditetapkan sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kita harus siap melayani, ramah dan membuat inovasi sehingga wisatawan merasa betah serta ingin kembali ke Cirebon,” kata Edi.

Edi menambahkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga harus memperbaiki indeks pendapatan yang masih kurang. Karena terdapat sekitar 9 persen warga miskin di Kota Cirebon yang harus mendapat perhatian dari pemerintah.

“Tentu semua pihak harus mendukung program Pemerintah Daerah Kota Cirebon tersebut. Mencetak enterpreuneur salah satu solusinya,” tandas Edi.

(Yones)