Cirebon, Beritainspiratif.com - Pemerintah Daerah Kota Cirebon bakal memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah secara modern dengan sistem sanitary renville. Namun, Kota Cirebon harus bersaing dengan lima daerah lain yang bakal menerima bantuan tersebut.
Kelima wilayah yang bakal bersaing antara lain Kota Bekasi, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Yogyakarta. Pemerintah Jerman melalui Kementrian PUPR akan menyalurkan dana loan sebesar 150 juta euro atau Rp 250 miliar untuk membuat TPA sanitary renville. Akan dipilih tiga wilayah untuk membuat TPA modern tersebut.
Demikian terungkap dalam kunjungan dua Konsultan Pemerintah Jerman, Edward David Woodward Sr. Financial & Economic Expert dan Djaka Soeprijo Financial & Economic Expert dengan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH di Balaikota Cirebon, Rabu (30/1). Azis usai pertemuan mengatakan kehadiran dua perwakilan pemerintah Jerman tersebut untuk menyeleksi Kota yang akan memperoleh bantuan tersebut.
“Kami berharap Kota Cirebon akan terpilih mendapat bantuan tersebut. Sehingga keberadaan TPA sampah modern tersebut akan membantu program Pemerintah Daerah Kota Cirebon,” ungkap Azis.
Azis menambahkan pihaknya melihat program bantuan tersebut sejalan dengan program Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menangani kebersihan secara maksimal. Harapan besar jika proyek tersebut berjalan, Kota Cirebon akan memiliki TPA modern.
“Ini ibarat gayung bersambut, saat ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon sedang gencar melakukan program pembersihan sampah secara intensif. Bahkan program kebersihan menjadi prioritas kami saat ini,” kata Azis.
Salah satu Perwakilan Pemerintah Jerman, Djaka Soeprijo mengatakan Kota Cirebon dinominasikan sebagai penerima hibah dari kementrian PUPR atas loan dari Pemerintah Jerman. Program yang akan dilaksanakan pengelolaan sampah modern.
“Saat ini masih tahapan seleksi menuju tiga besar. Pengelolaan sampah yang benar dan baik akan dilaksanakan dengan menelan biaya 150 juta euro atau sekitar Rp 250 miliar,” kata Djaka.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Drs. H. Abdullah Syukur mengatakan berbagai persiapan dilakukan untuk menghadapi seleksi. PUPR menyeleksi dengan berbagai persyaratan antara lain status lahan TPA harus milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
“Selain itu pengelolaan keuangan harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memiliki retribusi dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Semoga kita dipercaya mendapat bantuan tersebut karena sangat dibutuhkan,” tandasnya.
(Yones)