Bandung, Beritainspiratif.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Citarum Harum mengisi sesi temu wicara (talkshow) penutup Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum (15/2/2019).

Ridwan Kamil yang sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menjelaskan bahwa kunjungannya adalah untuk melaporkan sekaligus mengundang Menko Luhut dalam kegiatan Expo Citarum yang akan berlangsung pada tanggal 19 Februari mendatang.

“Saya laporkan tanggal 19 ini kita akan ada expo Citarum , jadi Pak Menko Luhut akan hadir”. Ridwan Kamil sebagai Dansatgas Citarum menegaskan bahwa koordinasi lanjutan Citarum Harum akan sangat terpusat, bahkan tim Citarum Harum pada bulan Maret akan berkantor di jalan Naripan, Bandung. “Koordinasi akan sangat terpusat, semua kebingungan akan kami putuskan.” Dalam temuwicara ini Ridwan Kamil juga menyoroti masalah koordinasi, “Masalah Citarum mayoritas tentang koordinasi. Harus incremental, tidak sporadis dan tidak dibebani target diluar kemampuan.” Dengan rencana pemindahan kantor ke Bandung diharapkan masalah koordinasi, keruwetan anggaran tidak lagi menjadi kendala di masa depan.

Gerakan Citarum Harum telah mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Ridwan mengatakan belum lama ini Gerakan Pramuka sudah siap bergabung membersihkan Citarum. Sebelumnya kelompok mahasiswa bergabung dalam gerakan KKN Tematik. “Karena yang mencintai Citarum ini multilevel. Ada individu, komunitas, ada skala Institusi hingga kementerian/Lembaga. Nanti akan kita petakan sehingga dapat terkoordinasi dengan baik. Saya sebagai Dansatgas ingin menyatukan sehingga dapat terkoordinasi dengan efektif. Mohon izin, per tahun ini koordinasi akan sangat terpusat.” Dijelaskan bahwa gerakan-gerakan ini akan menerima Surat tugas dari Dansatgas dimana didalamnya diberikan kewenangan dan tugas serta fungsi yang jelas.

Sanksi Sosial

Selain sanksi sesuai hukum positif, Ridwan Kamil juga berbagi pengalamannya dalam penerapan sanksi sosial. “Untuk menambah efek jera, ada sanksi sosial yang harus dipublikasi. Warga kita lebih takut dengan Social punishment Jadi sanksi sosial lebih ditakuti". Ridwan berbagi pengalamannya memberikan sanksi sosial yang ternyata efektif kepada penunggak pajak dan pelanggar lalu lintas semasa menjadi walikota Bandung. Hal ini menurutnya dapat dilakukan kepada pelaku pencemaran Citarum.

Inventarisasi perizinan juga menjadi perhatian. Disinyalir banyak pelaku pencemaran ternyata tidak memiliki izin usaha. Hal ini akan menjadi salah satu tugas utama kelompok kerja penegakan hukum Citarum. Ridwan Kamil mengingatkan para peserta lokakarya yang terdiri dari para komandan sektor, dan kementerian dan lembaga yang terkait bahwa ulama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dalam gerakan Citarum Harum.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengungkapkan kelompok kerja penegakan hukum juga akan membuka hotline agar mempermudah masyarakat melapor ke pusat komando Citarum.

Semua butir rencana aksi Citarum Harum sedang disusun. Bulan Maret, buku rencana aksi ini sudah terbit. Kerja terintegrasi ini juga akan menempatkan tim yang bekerja secara penuh waktu. "Pekerjaan membersihkan Citarum tidak bisa disambi-sambi." Tegas Ridwan.

Temu Wicara Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum, Dansatgas Ridwan Kamil didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal dan perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan fasilitator Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TB.Haeru Rahayu.

(Yones)