Bandung, Beritainspiratif.com - Untuk mewujudkan insan Jawa Barat yang juara, pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM), harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
"Seluruh perangkat daerah berkolaborasi dengan stakeholder, diharapkan fokus pada pembangunan SDM terutama di sektor pendidikan," tegas Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari yang diwakili anggota Komisi II, Yunandar Eka Perwira pada Konsultasi Publik yang diselenggarakan Bappeda Jawa Barat di Gedung Sate kota Bandung, Kamis (21/2/2019).
Ineu mengungkapkan, saat ini Jabar masih kekurangan 4.474 ruang kelas untuk tingkat pendidikan sekolah menengah.
Kekurangan ruang kelas ini seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2020, sehingga pembangunan SDM bisa lebih jauh lagi pada peningkatan kualitas dan daya saing.
"Agar kekurangan ruang kelas dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran saja, berarti ada program lain yang harus ditunda. Inilah yang disebut implementasi konsep money follow program," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Ineu, sektor kesehatan sebagai penunjang utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Jabar tahun 2020.
"Saya dorong Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/ kota se Jabar, segera menuntaskan kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan," ujarnya.
"Dimulai dengan meningkatkan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan memanfaatkan teknologi internet, sebagai sarana menyediakan layanan dokter spesialis secara online untuk pemerataan dan mempercepat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa," ucap Ineu.
Menurut politisi PDIP ini, pada tahun 2020 juga perlu segera dibangun rumah sakit rujukan regional yang baru, guna pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kawasan utara Jawa Barat.
"Sesuai RPJMD 2018 - 2023, di Jawa Barat akan dibangun empat rumah sakit rujukan regional baru guna mempercepat tercapainya IPM yang juara," pungkas Ineu.
Kepala Bappeda Jawa Barat Taufiq Budi Santoso mengatakan, konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran bagi penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Jabar tahun 2020.
"Konsultasi publik ini sekaligus membuka rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020," paparnya.
(Ida)