Cirebon,Beritainspiratif.com - Memacu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon adalah tema yang diusung Pemkab Cirebon dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang digelar disalah satu hotel di wilayah Kabupaten Cirebon, Rabu (13/3/2019).
Pj Bupati Cirebon, Dicky Saromi, dalam sambutannya mengungkapkan, era lima tahun sebelumnya adalah era yang berbeda dengan era saat ini. Di era sekarang harus dilakukan menyesuaikan dengan zaman era industri 4.0. "Seperti industri rotan juga harus dapat mencapai industri 4.0. Kalau kita mau maju dalam industri, harus mengikuti zaman agar tidak tertinggal," kata Dicky.
Menurut Dicky, wilayah Jabodetabek adalah wilayah andalan masa lalu. Sedangkan wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningna (Ciayumajakuning) adalah wilayah andalan masa depan. Karena, pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional akan berada di wilayah Ciayumajakuning yang sudah ditetapkan menjadi wilayah segitiga emas rebana. Dijelaskannya, suatu wilayah akan tergerus jika wilayah itu tidak memiliki daya tarik. Sementara Cirebon, memiliki sumber daya yang dapat dikompetisikan sehingga tidak akan tergerus dengan identitas daerah yang sudah baik.
"Oleh karena itu, untuk tahun 2020 Kabupaten Cirebon akan memberanikan diri mengejar APBD sebesar Rp 4,07 triliun dari APBD sebelumnya sebesar Rp 3,7 triliun," paparnya. Pemkab Cirebon akan mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 30 persen. Hal itu dilakukan karena sejauh ini pendapatan yang masih minim belum dapat membangun infrastruktur secara mandiri. Untuk memenuhi target tersebut, pemkab akan menggenjot pajak restoran, hotel dan hiburan. "Pendapatan akan ditargetkan pada pajak restoran, hotel dan hiburan karena meningkatnya kunjungan wisatawan," ujarnya.
Bukan hanya itu, dalam sistem penganggaran, Pemkab Cirebon juga sudah melakukan perubahan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. "61% untuk belanja tidak langsung dan 39% belanja langsung. Angka itu dianggap anggaran yang ideal untuk daerah," jelas Dicky.
Dikatakannya, penganggaran yang dilakukan Pemprov Jabar sendiri masih belum mencapai anggaran yang proporsional. Saat ini, belanja tidak langsung Pemprov Jabar masih 70 persen, sedangkan belanja langsung masih 30 persen. "Tapi kami sudah bisa ideal sebagai daerah otonomi," ungkapnya.
Ditambahkan Dicky, dirinya mengusulkan kepada Pemprov Jabar untuk membantu pembangunan pusat kesenian dan ekowisata. "Kami juga meminta kepada Pemprov Jabar untuk ruang kesenian, sistem layanan rujukan terpadu agar layanan masyarakat dapat akses yang baik. Ditahun 2020 nanti akan dibangun kembali masjid agung dan asrama haji Sumber, wajib direhab agar dapat menjadi icon Kabupaten Cirebon," tandasnya.
Pemkab Cirebon sendiri mengagendakan pembangun alun-alun dengan pos anggaran sebesar Rp 15 sampai Rp 20 milyar.
(Dekur)