Purwakarta, Beritainapiratif.com - UNDP ( United Nation for Development Program ) - lembaga internasional dari PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) bersama BBPK (Balai Besar Pulp & Kertas) Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan kerja ke PT. South Pacific Viscose di Purwakarta (2/4/2019).
UNDP dan Kementerian Perindustrian dalam rencana kerja strategis untuk implementasi konsep : Industri 4.0 bertujuan untuk modernisasi industri nasional berbasis digital dan global online system.
Para peneliti dari BBPK Kementerian Perindustrian dan UNDP mendapat paparan tentang proses produksi di PT. South Pacific Viscose - produsen serat viscose; yang merupakan investasi Lenzing AG dari Austria - mulai dari tahap pengadaan bahan baku yang bersertifikat internasional; proses produksi; emisi yang dihasilkan dari proses produksi; hingga konsumsi air sungai Citarum; hingga proses IPAL untuk disalurkan kembali ke sungai Citarum.
"Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi perusahaan kami dan Kementerian Perindustrian serta UNDP untuk implementasi industri 4.0 sebagai pilot project dan role model di Purwakarta dan menjadi harapan bersama bahwa program strategis pemerintah ini diikuti oleh semua industri di Purwakarta," ungkap Widi Nugroho Sahib - Head of Corporate Affairs PT. South Pacific Viscose.
Pada peneliti dari BBPK Kementerian Perindustrian juga melihat fasilitas IPAL perusahaan yang akan terhubung OMS ( online monitoring system ) sesuai program dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan sehingga kondisi perusahaan akan terpantau secara real time.
PT. South Pacific Viscose, menurut Widi Nugroho Sahib, telah siap mengimplementasikan program industri 4.0 sesuai rencana pemerintah, dimulai OMS di fasilitas IPAL serta LIMS ( Laboratory Information Management Systems ) serta online technology lainnya yang terkoneksi satu dengan yang lain.
Harapan dari implementasi program industri 4.0 ini, menurut Widi Nugroho Sahib, akan lebih mensinergikan antara pemerintah dan pelaku industri di dalam negeri. "Semoga standarisasi di Indonesia menjadi baku dan tidak ada lagi standar ganda untuk industri dan investor asing," ungkap Widi Nugroho Sahib.
Tantangan implementasi program industri 4.0 ini, menurut Widi Nugroho Sahib, adalah kesiapan hard ware (alat); soft ware (sistim) dan human ware (manusia) yang kompeten dan didukung regulasi yang terstandarisasi di pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah kabupaten supaya tidak ada kesenjangan kompetensi dengan menggunakan otonomi daerah sebagai alasan.
(Ade/Yanis)