Tangerang, Beritainspiratif.com - Program BBM Satu Harga masih terus berlanjut. Hal ini dipastikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program BBM Satu Harga Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2019, Tangerang (6/5/2019).
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Koordinator BBM Satu Harga Pertamina Zibuli Hisbul Masih dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KemeESDM) Muhammad Riswi Hisjam dan diikuti oleh perwakilan-perwakilan kabupaten yang mendapat prioritas pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
“Negara kita sangat luas, kepulauan yang disatukan oleh laut, jadi salah satu cara mewujudkan keadilan sosial untuk masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah melalui BBM satu harga. Program lainnya yang sudah berjalan ada program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)”, ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono dalam sambutan pembukaannya.
“Masalah BBM Satu Harga yang belum merata ini disebabkan oleh wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur khusus, infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk pengiriman BBM dan belum ekonomis untuk dibangun penyalur karena volume yang kecil” tambahnya.
Pada tahun 2018, dari target 67 penyalur, Pertamina berhasil mengoperasionalkan 70 penyalur. Ditargetkan pada akhir 2019 total 160 titik penyaluran BBM satu harga untuk Kawasan 3T akan beroperasi. Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga merupakan program pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan.
Mewujudkan BBM Satu Harga, tidak mudah. Moda transportasi BBM ke penyalur yang ekstrim, kendala cuaca dan geografis juga kendala keamanan.
“Tempatnya terpencil, transport membutuhkan biaya tidak murah. Pemerintah harus melakukan terobosan. Jalur dibuka, suplai memadai, dan diperlukan subsidi. Saya yakin daerah yang membutuhkan sangat banyak.” Deputi Agung menjelaskan, “Kemarin saya diskusi dengan Kominfo (Kementerian Kominfo) mengenai alat telekomunikasi. Selama ini kita menunggu daerah mengusulkan, padahal ternyata ada daerah yang tidak mengusulkan, bukan karena sarana telekomunikasinya sudah maju, tapi karena daerahnya sangat terisolir sampai tidak mampu berkomunikasi dengan pusat. Jadi kita harus punya data kebutuhan masyarakat yang tepat. Listrik, BBM, telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar juga jadi modal untuk mengembangkan ekonomi, tanpa itu , kehidupan tidak berkembang. Nah, dengan data yang tepat Kita bisa lihat kekurangannya dimana, lalu kita perbaiki. BBM satu harga harus berlanjut, tapi infrastruktur jalan juga harus diperbaiki agar daerah-daerah ini tidak lagi terpencil terisolir, kalau daerahnya sudah terbuka, penyaluran BBM tentu akan lebih mudah dan subsidi transportasi dapat berkurang,” tegasnya.
Energi Alternatif dan BBM
Salah seorang peserta dari Kabupaten Kepulauan Aru menceritakan bahwa didaerahnya baru ada 1 SPBU, hingga antrian sering terjadi. Sementara Kabupaten Nias Barat selain masalah SPBU juga melaporkan masalah listrik. Listrik dan BBM saling terkait di daerah 3T karena menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang membutuhkan pasokan BBM.
Asisten Deputi Bidang Sumberdaya Mineral, Energi dan Non Konvensional Amalyos menambahkan perlu ada keseimbangan antara pemanfaatan energi fosil dan energi terbarukan (EBT), “Kalau dalam kondisi sekarang harus seimbang. Perlahan tapi pasti kita harus mendorong pemanfaatan energi alternative.
EBT merupakan harapan kedepan yang dapat menjamin sustainability terkait ketersediaan energi. Semua harus seimbang, lambat laun kita harus memanfaatkan energi alternative. Saya pikir dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) harus lebih adaptif kedepannya. Terkait EBT harus ada afirmasi pemerintah, keberpihakan dan komitmen,” pungkasnya.
[Yones]