Bandung, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Barat Oleh Soleh mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah provinsi yang akan menerbitkan obligasi daerah.
"Secara kelembagaan kami terbuka jika Pemprov Jabar menerbitkan obligasi, tapi dengan syarat peruntukkannya harus jelas, visible dan menguntungkan," kata Oleh Soleh, menanggapi rencana penerbitan obligasi daerah oleh pemprov Jabar.
Menurut Oleh Soleh APBD provinsi Jawa Barat, tidak cukup untuk membangun wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mendekati 50 juta.
"Idealnya, kebutuhan modal untuk membangun infrastruktur Jawa Barat sekitar Rp 1.200 triliun. Sedangkan kas APBD Jabar pada tahun anggaran 2020 ini hanya Rp 46 triliun," katanya di gedung DPRD Jabar, Senin (3/2/2020).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, peluang pembiayaan dari pihak ketiga baik dari perorangan maupun obligasi, cukup terbuka. Namun kegiatan pembangunan yang dipilih harus strategis, visible dan profitible dengan perencanaan yang matang.
Pasalnya, obligasi adalah utang yang harus dibayar oleh Pemprov Jabar melalui APBD.
"Menurut BEJ dan OJK, belum ada satu kepala daerah di Indonesia yang menerbitkan obligasi, karena dianggap memiliki risiko tinggi," papar Soleh.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini berencana menerbitkan obligasi daerah, untuk pembiayaan sejumlah proyek strategis di Jawa Barat.
Menurut Gubernur ada dua proyek strategis yang akan dibiayai oleh obligasi daerah.
Kedua proyek tersebut adalah pembangunan LRT Bandung Raya dan sebuah rumah sakit.
Ia menambahkan, penerbitan obligasi daerah akan diproses, usai mendapat persetujuan dari DPRD Jabar.
“Tahun ini kita targetkan sudah bisa mengeluarkan obligasi daerah. Sudah kita bahas dengan OJK dan berbagai persiapan,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate.
(Ida)