Bandung Barat, Beritainspiratif.com - Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, menghadiri Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di The Green Forest Resort Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2/2020).
KOPDAR mengangkat tema Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana/Jawa Barat Resilience Culture Province (JRCP).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, program JRCP bertujuan menanamkan budaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Hal ini dipilih karena PBB memiliki program resilience cities. Nah, Jawa Barat diminta untuk mempelopori sebuah pemikiran yang komprehensif sebagai provinsi tangguh bencana," tambah Emil sapaan Ridwan Kamil.
Lebih lanjut dikatakan Emil, JRCP dijabarkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, program desa/kelurahan tangguh bencana, program pengembangan Pusat Ketangguhan Jawa Barat (resilience center), program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, program pemulihan pascabencana, hingga berbagai program terkait lainnya.
Cetak biru JRCP yang berisi enam fokus (Resilience Citizens, Resilience Knowledge, Resilience Infrastructure, Resilience Institution and Policy, Resilience Ecology dan Resilience Financing akan dirilis di 2020.
Harapannya, kata Emil, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini, bisa meniru Jepang dalam urusan tanggap bencana.
Emil memaparkan selama tahun 2013 hingga 2019, terjadi 8.664 kejadian bencana di Jabar. Tahun lalu bencana didominasi oleh bencana longsor dan banjir.
"(Tahun) 2019 kebencanaan kita 2000-an laporan. 500-nya longsor dan banjir. Saya imbau (pemda) untuk melakukan gerakan tanam pohon di lahan kritis, salah satunya dengan tanaman vetiver (akar wangi)," ujar Kang Emil.
Pemda Provinsi Jabar sendiri tahun ini berfokus kepada tema peduli lingkungan dan mencanangkan gerakan menanam 50 juta pohon.
"Selain itu, memperkuat kombinasi rehabilitasi infrastruktur dan ekologis serta memperbaiki monitoring tata ruang, penguatan kedisiplinan dan penegakan hukum,"
(Ida)