Bandung, Beritainspiratif.com - Jabar Migran Service Center (JMSC) merupakan program strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat yang ditargetkan mulai beroperasi tahun 2020.
Disamping memberikan perlindungan kepada pekerja migran mulai dari proses rekrutmen, keberangkatan sampai kembali ke Jawa Barat (Indonesia), JMSC juga akan menjadi Big Data ketenagakerjaan.
Untuk itu, Disnakertrans Jawa Barat menggelar pertemuan dengan stakeholders yang dikemas dalam Kadis Meeting Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jawa Barat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Selasa (18/2/2020).
Kepala Disnakertrans Jawa Barat M. Ade Afriandi mengatakan
Kadis meeting dihadiri unsur disnaker kota/kabupaten dan juga multi stakeholders yang peduli terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Pertemuan kali ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dengan dinas tenaga kerja kabupaten/ kota se Jawa Barat, tapi juga dengan multi stakeholders yang terkait dengan pekerja migran termasuk Bank Bjb dan BPJS Ketenagakerjaan," kata Ade.
Ade mengharapkan, melalui pertemuan ini seluruh stakeholders memiliki persepsi yang sama dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran, baik asal Jabar maupun yang masuk ke Jabar untuk jadi pekerja migran.
"Kami harapkan melalui tidak ada lagi masalah di negara penempatan, seperti pekerja di deportasi karena diberangkatkan secara ilegal atau non prosedural," ucapnya.
Ade menuturkan dari hasil diskusi kelompok yang digelar pada acara meeting tersebut, diketahui sebagian besar atau sekitar 79,23 persen persepsi peserta menyatakan potensi PMI adalah potensi dan hanya 15 persen yang menyatakan PMI merupakan masalah.
Perbedaan persepsi ini menjadi masukan bagi Disnakertrans Jabar, dalam merumuskan program maupun kebijakan terkait dengan PMI.
Demikian pula dengan JMSC, baru sebagian kecil dari peserta diskusi yang mengetahui fasilitas yang dilengkapi dengan sistem navigasi tersebut.
Menyinggung lokasi meeting di BIJB Kerrajati, Ade menerangkan urusan pekerja migran tidak terlepas dari bisnis, mulai proses rekrutmen hingga bisnis penerbangan karena untuk menuju penerbangan ke negara tujuan pasti lewat bandara.
"Bila bisnis ini tidak dikelola dengan tepat, permasalahan yang terjadi selama ini yakni adanya pekerja migran ilegal akan terus berlanjut, bahkan bisa berkembang menjadi perdagangan orang atau human trafficking," ungkap Ade.
Menurut Direktur Keuangan & Umum BIJB Kertajati Muhamad Singgih, pergerakan tenaga kerja migran di sekitar bandara, cukup besar.
Berdasarkan data dari BNP2TKI pada tahun 2018 ada sekitar 108 ribu pergerakan tenaga kerja yang berasal dari daerah-daerah di seputar bandara Kertajati yakni Kabupaten Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang dan Kuningan.
"Pergerakan tenaga kerja migran ini, secara bisnis merupakan potensi bagi pengembangan traffic penerbangan," ujarnya.
Saat ini kats Singgih, pemberangkatan PMI asal Jawa Barat ke negara penempatan, sebagian besar melalui Cengkareng.
"Kami akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Jabar, agar pemberangkatan PMI ke negara tujuan dari Kertajati tidak lagi melalui Cengkareng. BIJB akan menjadi bandara yang ramah terhadap PMI," imbuhnya
Ia menambahkan, dari Kertajati saat ini sudah ada penerbangan reguler Kertajati - Kualalumpur Malaysia, setiap pekan dua kali pada hari senin dan Kamis.
Bila pergerakan orang terus meningkat, frekuensi penerbangan juga akan ditambah menjadi setiap hari.
(Ida)