Jakarta, Beritainspiratif.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan anggaran Rp60 triliun kepada pemerintah pusat, untuk pembangunan di provinsi Jawa Barat pada 2021.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
“Jawa Barat membutuhkan hampir Rp60 triliun, mudah-mudahan dipenuhi semuanya (oleh Pemerintah Pusat),” ujarnya.
Menurut Emil, dari total dana yang diajukan, 80 persen diantaranya akan dipakai untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.
Dia menyebut Jabar butuh dana untuk membuat banyak jalan tol, pengembangan bandara baru, bendungan dan infrastruktur pengendali banjir lain.
“Kita butuh dana untuk banyak jalan tol seperti dari Bandung-Cilacap, pengembangan bandara baru, bendungan dll. Yang terpenting untuk banjir jadi urgensi di 2021. Sebesar 80 persen kebutuhannya lebih ke infrastruktur,” katanya.
Gubernur meyakini penambahan infrastruktur ini akan menambah kesejahteraan warga dan menstimulus pemerataan ekonomi antarwilayah. Gubernur juga menyebut akan fokus pada pembangunan di Jabar selatan.
“Kita akan gunakan untuk pengembangan wilayah Jabar selatan, untuk penambahan jumlah dana desa, karena jumlah dana desa kami sedikit tapi penduduk banyak,” kata Emil.
Menurutnya, ada beberapa hal mendasar yang menjadi inti persoalan di Jabar selatan, mulai dari akses infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah.
Emil mengusulkan akses transportasi, yaitu pembangunan pelabuhan dan bandara, serta jalur-jalur kereta api di Jabar selatan bisa digenjot untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Jabar selatan.
“Kami mohon Jabar selatan ini jadi prioritas, jangan sampai Bandung maju, Bodebek maju tapi Jabar selatan kurang. Karena pelayanan dasar di Jabar selatan itu ada suatu daerah yang mau ngurus KTP itu harus delapan jam perjalanan,” ungkapnya.
Selain infrastruktur dan Jabar selatan, Gubernur juga berbicara pengembangan kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah.
Menurut Kang Emil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah Pusat untuk alokasi dana ke daerah. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten/kota.
“Ini perspektif bahwa kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” kata Kang Emil.
Dia menjelaskan, di Jawa Timur penduduk lebih sedikit 10 juta dari Jawa Barat tapi dana transfer ke kabupaten/kota Rp10 triliun lebih banyak dari Jawa Barat.
“Dikali lima tahun ada Rp50 triliun besarnya dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami yang daerahnya hanya 27 kabupaten/kota tapi penduduknya lebih banyak,” papar Kang Emil.
Untuk itu, menurut Kang Emil pemekaran daerah memang diperlukan. Namun, apabila pemekaran daerah masih belum bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi seperti Jabar.
“Jadi, pemekaran daerah itu diperlukan. Saya perjuangkan, saya komunikasikan. Maka satu-satunya solusi (kalau pemekaran daerah tidak bisa) adalah keadilan fiskal,” ujarnya.
(Ida)