Bandung, Beritainspiratif.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Maret tahun 2020 ini akan meluncurkan Kartu Prakerja. Peluncuran dilaksanakan di enam provinsi termasuk Jawa Barat.
Tahap awal, Kartu Prakerja dialokasikan untuk 500 orang dari enam provinsi tersebut.
"Belum ada quota untuk masing-masing provinsi, namun Jawa Barat mengusulkan minimal 90 Kartu Prakerja," kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat M. Ade Afriandi usai sosialisasi persiapan launching program Kartu Prakerja, Kamis (12/3/2020).
Menurut Ade, usulan Kartu Prakerja sebanyak 90 ribu, didasarkan pada data 835 kasus hubungan industrial di Jawa Barat, yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sekitar 90 ribu orang.
Namun demikian, Kartu Prakerja bukan hanya bagi korban PHK tapi juga untuk yang belum bekerja dan karyawan perusahaan yang terdampak Covid19.
"Akibat mewabahnya virus corona, beberapa perusahaan besar dengan bahan baku dari negara yang terpapar Covid19 seperti China dan Jepang, hampir satu bulan ini tidak berproduksi sehingga karyawannya tidak bekerja," ujarnya.
Ade menjelaskan, Kartu Prakerja ini menerapkan sistim by name by address. Kartu ini sebagai tiket untuk mendapatkan pelatihan agar bisa memenuhi kebutuhan usaha/ industri sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Mereka juga akan mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.
"Jadi bukan pengangguran seolah-olah digaji, tapi memberikan pelatihan upskilling atau reskilling yang dibuktikan dengan sertifikasi dan jaminan pekerjaan sesuai keahliannya," lanjut Ade.
Pelatihan bagi penerima manfaat Kartu Prakerja kata Ade, melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di kabupaten/ kota dan provinsi serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang sudah terakreditasi.
"Makanya dalam sosialisasi ini kami hadirkan seluruh stakeholder ketenagakerjaan, LPK, serikat pekerja, BLK, Apindo dan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota se Jabar," imbuhnya.
Ade berharap, program Kartu Prakerja, dapat menurunkan angka pengangguran Jawa Barat yang menurut BPS sebesar 1,9 juta orang.
"Kami melihat program (Kartu Prakerja) ini langkah yang perlu disinergikan, karena Jabar tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah pengangguran sendiri," pungkas Ade.
(Ida)