Bandung, Beritainspiratif.com - Anggota DPRD Jabar, Edi Rusyandi, menilai perencanaan Pemprov Jabar dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 belum berjalan dengan baik. Sehingga ditemukan beberapa kendala pada saat penyaluran bantuan.
"Adanya daerah yang melakukan penolakan terhadap bantuan dari Pemprov Jabar, menunjukan adanya masalah di lapangan," tutur Edi, Minggu (10/5/2020).
Masalah di lapangan tersebut merupakan indikasi adanya perencanaan pemprov jabar yang belum matang, antara lain belanja harus sesuai dengan data penerima manfaat.
"Harusnya pada saat belanja sudah dipastikan jumlah kebutuhannya dulu baik yang akan diberi bantuan maupun jumlahnya orangnya harus jelas, jangan data belum lengkap sudah dilakukan belanja," katanya.
Ada juga pengadaan barang yang dilakukan dengan menggunakan sistem penunjukan langsung atau tanpa adanya lelang, berpotensi timbul masalah ketika didapati telur busuk.
"Perlu quality control. Jika benar ada telur dari bantuan Pemprov Jabar yang busuk, harus ada yang bertanggung jawab" ujarnya.
Selain itu, kata Edi, terdapat juga penerima manfaat bantuan Pemprov Jabar yang tidak tepat. Dia menyontohkan, banyak kasus di Bandung Barat adanya ASN, bahkan anggota DPRD yang mendapat bantuan pangan dari Pemprov Jabar.
"Data yang digunakan itu mungkin data beberapa tahun lalu. Orang yang meninggal masih dapat, ASN, bahkan anggota DPRD," ujarnya.
"Data yang diajukan oleh desa malah tidak muncul. Jadi kemungkinan tidak menggunakan data ajuan desa, tapi menggunakan data DTKS yang tidak update," imbuhnya.
Dengan melihat kasus yang terjadi, Edi menilai jika Pemprov Jabar tidak serius dalam menangan Covid-19.
Ida