Beritainspiratif.com - Timbulnya masalah dalam penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 seperti ajuan yang tidak sesuai data, sulitnya pendistribusian ke pelosok hingga adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya, berpendapat sebaiknya program tersebut dihentikan dan dialihkan dari semula Bantuan Non Tunai (BNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Mulai munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kualitas bantuan sosial dari Pemprov Jabar, sebagai anggota DPRD Jabar, mengusulkan agar program tersebut dihentikan dari non tunai. Ini ternyata semakin membahana kekurang-kekurangannya," ujar Abdul Hadi Wijaya, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Ahad (10/5/2020).

Hadi mengatakan dalam penyaluran program bansos non tunai yang pertama menjadi persoalan adalah susahnya pendistribusian yang harus sampai ke pelosok.

"Ini justru dalam pengiriman lambat akan berdampak terhadap pengiriman yang tidak tepat sasaran," ucapnya.

Yang kedua persoalan di Garut adanya telor busuk "Telor Berading", jika memang itu telor berading berarti pemerintah menyuruh masyarakatnya mengkonsumsi.

"Sama saja pemerintah meracuni masyarakatnya. Ini sangat tidak baik jika memang isu ini yang terangkat," katanya.

Yang ketiga persoalan pengadaan barangnya.

Menurut Abdul Hadi, dalam pengadaanya dikuasai oleh pengusaha yang memiliki akses besar. Artinya pengusaha yang kuat, seharusnya ada sub kontrak pada pengusaha kecil yang ada di daerah.

Justru sebaliknya jika bansos ini dilakukan secara tunai, maka yang akan makmur itu adalah warung-warung yang ada disekitar penerima.

"Bayangkan di satu kampung dan satu desa ada 50 orang yang menerima sebesar Rp 500 ribu. Maka omzet yang beredar dikampung tersebut bisa mencapai Rp25 Juta dalam satu bulan," ujarnya.

Jika memang benar pemerintah provinsi ingin mensejahterakan rakyatnya, Ia meminta segera dilakukan evaluasi terkait pemberian bansos secara non tunai dan dialihkan ke bantuan langsung tunai.

"BLT akan mengurangi resiko yang sangat besar. Bulan depan bansos non tunai harus bisa dialihkan ke bantuan langsung tunai. Ini yang harus dilakukan gubernur," pungkasnya.

Ida