Bandung, Beritainspiratif.com - Jumlah desa/ kelurahan di Jawa Barat yang ada warganya terpapar positif Covid-19, terus bertambah.
Sampai Rabu (10/6/2020) tercatat 670 desa/ kelurahan yang ada warganya positif Covid-19, sedang pada 13 Mei lalu hanya 267 desa/ kelurahan.
Dari 267 desa/ kelurahan tersebut ada 54 desa/ kelurahan dengan jumlah warga positif Covid-19 lebih dari 6 orang. Peningkatan pertumbuhan kasus barunya pun, terus ada setiap 14 hari berikutnya.
Ke 54 desa/ kelurahan itu tersebar di 13 kab/ kota yaitu kota dan kab. Bogor, kota Depok, kota dan kab. Bekasi, kota Tasikmalaya, kota Sukabumi, kota dan kab. Bandung, kab. Bandung Barat, kota Cimahi dan kab. Subang.
Koordinator Sub Divisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di desa/ kelurahan, Pemprov Jawa Barat meluncurkan program Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
"Kalau selama ini kita melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan pendekatan wilayah, sekarang PSBM dengan pendekatan hasil rapid kasus positif di suatu lokasi," kata Dedi di Gedung Sate kota Bandung, Kamis (11/6/2020).
Dedi menerangkan PSBM telah diterapkan di desa/kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Bogor
Pihaknya lanjut Dedi terus melakukan sosialiasi PSBM, agar tidak terjadi lagi penolakan dari masyarakat karena pemahaman yang kurang.
"Edukasi kepada masyarakat perlu, supaya kemudian masyarakat bisa menerima kondisi, COVID-19 itu bukan suatu aib, tetapi hal yang harus diselesaikan bersama-sama," ujar Dedi.
Dedi menuturkan penguatan koordinasi antara gugus tugas provinsi, kabupaten/kota, aparatur desa, dan tokoh masyarakat, diperlukan agar sosialiasi berjalan optimal.
"Masyarakat menolak untuk melakukan PSBM. Jangankan PSBM, swab test aja tidak mau. Karena pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 dan isolasi mandiri terbatas," ucapnya.
Dedi menambahkan PSBM akan menjadi pertimbangan guna menyiapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jabar. Sebelum masyarakat kembali berkegiatan, mereka harus dipastikan tidak membawa virus SARS-CoV-2 atau terindikasi COVID-19.
"Saat masyarakat diberikan keleluasaan untuk bergerak ke pasar, ke kantor, dan sebagainya, pemerintah harus pastikan orang yang bekerja, ke sekolah, dan bepergian, itu tidak ada orang positif dan suspeknya," katanya.
Sementara itu tokoh masyarakat Desa Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat, Wiyoto, yang daerahnya telah menjalani PSBM.
Menurut Wiyoto, penolakan masyarakat dikarenakan rasa takut dan ketidaktahuan masyarakat soal COVID-19. Desa Tanimulya menjalani PSBM setelah seorang warganya dinyatakan positif COVID-19.
"Ada rasa cemas karena melihat tokoh masyarakat, pimpinan, panutan warganya dibawa (karena positif COVID-19)," katanya.
Rasa cemas itu perlahan hilang seiring dengan sosialiasi yang dilakukan semua pihak. Hal itu terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan tes usap untuk melokalisir pasien positif beserta kontak tracing.
Tercatat, sebanyak 291 warga Desa Tanimulya melaksanakan tes usap. Hasilnya, tidak ada warga yang dinyatakan positif COVID-19.
"Semua menyadari tidak ada yang perlu ditakuti karena sampai dengan kemarin, warga kami tidak ada yang positif, dan warga yang positif sudah dinyatakan sembuh," kata Wiyoto.
(Ida)