Bandung, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai, Pemerintah provinsi Jawa Barat kurang memperhatikan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
Hal itu dibuktikan dengan pemangkasan (refocusing) seluruh anggaran tahun 2020 pada kedua bidang tersebut, untuk penanganan Covid-19.
"Pada tahun anggaran 2020, anggaran kedua bidang ini nol rupiah. Tidak ada kegiatan, selain pembayaran gaji guru dan pegawai," kata Abdul Hadi di Bandung, Selasa (1/9/2020).
Baca Juga:pt-kai-tambah-2-perjalanan-ka-argo-parahyangan
Menurut Abdul Hadi, refocusing anggaran yang berimbas pada tidak adanya kegiatan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK) tahun 2020, disampaikan Kepala Bidang PKPLK Dinas Pendidikan Jawa Barat Nanang Nurwasid.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Barat H. Achmad Ru'yat lanjut Abdul Hadi langsung mengkonfirmasikan hal itu kepada Sekda Jawa Barat.
Achmad Ru'yat meminta Sekda Jabar agar menganggarkan kembali program kegiatan bidang PKPLK, pada APBD perubahan tahun 2020 dan APBD tahun 2021.
"Kami telah mengkonfirmasikan hal itu kepada Sekda Jawa Barat, agar lebih memperhatikan dan menganggarkan kembali program kegiatan PKPLK pada anggaran perubahan 2020 dan APBD 2021," pungkasnya.
(Ida)