Bandung, Beritainspiratif.com - Demand atau permintaan barang dan jasa harus terus didorong untuk menggerakkan perekonomian, menyelamatkan industri dan memulihkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menjadi narasumber pada webinar "Sinergi Pemulihan Ekonomi Jawa Barat" yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat via konferensi video, Senin (28/12/2020).
Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil ini, ekonomi akan sulit bergerak apabila permintaan barang dan jasa masih rendah.
"Mari kita rumuskan satu kebijakan yaitu menaikkan demand dalam kegiatan ekonomi. Apa dengan diskon, promosi, sehingga kelas menengah atas bisa naik spending power-nya, kelas bawah juga dapat belanja," katanya.
Baca Juga:Atalia: Kwarda-pramuka-jabar-dituntut-giat-kampanyekan-ketahanan-pangan
Lebih lanjut dikatakan Emil permintaan barang dan jasa di semua sektor, dapat ditingkatkan melalui promosi dan pemasaran yang komprehensif dan menarik.
"Pada dasarnya, akses terhadap perbankan tidak ada masalah. Kebijakan dan keberpihakan sudah kita lakukan. Tapi, kalau demand-nya direm oleh kekhawatiran, penundaan, maka akan menimbulkan multiplier effect pada kegiatan ekonomi," ucapnya.
"Saya kira enam bulan kedepan Pak Sekda dengan BI, OJK, dan tim pemulihan ekonomi coba buat rangkaian kegiatan-kegiatan yang mempromosikan naiknya demand. Intinya, agar aspek belanja bisa tinggi," imbuhnya.
Emil menandaskan promosi kepada masyarakat kelas menengah untuk meningkatkan indeks belanja, perlu dilakukan supaya penyerapan kredit perbankan bisa meningkat.
"Banyak pelaku usaha menahan diri berinvestasi membangun konstruksi dan lain sebagainya, karena demand-nya mengalami penahanan atau perlambatan,” katanya.
Selain itu, lanjut Emil, belanja pemerintah mesti dipercepat. Sebab, belanja pemerintah dapat menjadi daya ungkit pemulihan ekonomi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Saya minta Pak Sekda fokus pada lelang cepat, memastikan lelang cepat proyek-proyek besar itu segera bulan Januari sudah mulai bergerak. Saya ingin melihat APBD Jawa Barat sebagai perintis dari naiknya demand untuk pergerakan ekonomi,” ucapnya.
Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini yang utama adalah mengatasi permasalahan dalam memulihkan aktivitas perekonomian.
"Diantaranya bagaimana membantu meringankan beban pelaku usaha yang terdampak, melalui pemberian bantuan modal, pendampingan pelaku usaha serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan” tuturnya.
Salah satu kebijakan OJK adalah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2020, untuk memperpanjang kebijakan stimulus dampak Covid-19 yang dikeluarkan sebelumnya, terutama pemberian relaksasi/ restrukturisasi kredit kepada debitur perbankan.
Hingga saat ini ungkap Indarto restrukturisasi kredit telah diberikan kepada 2,95 juta debitur, dengan baki debet kredit sebesar Rp157,9 Triliun.
Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengimplementasi kan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, melalui pemberian Subsidi Bunga/Margin kepada debitur UMKM sebesar Rp36,1 Miliar dari sekitar 127 ribu debitur.
Penempatan Uang Negara pada Bank Umum untuk penyaluran kredit/pembiayaan di sektor potensial/produktif dengan realisasi sebesar Rp14,8 triliun, terdiri dari realisasi Bank HIMBARA sebesar Rp9,46 Triliun dan BJB Rp5,34 Triliun.
Ia menambahkan ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya sangat berperan penting di masa pandemi Covid-19, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Untuk itu, program percepatan akses keuangan di daerah harus menjadi perhatian dan sekaligus prioritas semua pihak. Seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari Pemerintah Daerah, Regulator Keuangan di daerah, Industri Keuangan di daerah serta Instansi terkait lainnya, perlu bersama-sama mencari terobosan dalam memperluas akses keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
"Pada masa pandemi Covid-19, mendorong akses keuangan menjadi bagian dari tema kegiatan TPAKD ke depan, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses permodalan atau pembiayaan serta pendayagunaan teknologi guna menjangkau masyarakat lebih mudah, cepat dan efisien, " ujarnya.
Pada webinar yang menghadirkan Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto sebagai keynote speech, diisi dengan launching Web/Apps. TPAKD – Recovery Center dan Diskusi Review Pemulihan Ekonomi Jawa Barat 2020 & Prospek 2021.
(Ida)
Baca Juga:
1. Program Sedekah100, Solusi Masalah Anda Dengan Cara Berbagi
2. Pelayanan Umroh Terbaik dari PT. Albadriyah Wisata
3. Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar
4. Rumah Modern Minimalis, View Danau di Bandung Barat Harga Rp300 Jutaan