Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad meminta, pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa - Bali.

Hal itu sehubungan masih tingginya angka persebaran dan korban meninggal, akibat pandemi covid-19 khususnya di Kota Depok dan Kota Bekasi.

"Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi. Untuk itu pembatasan skala regional dan mikro, saya kira perlu diperhatikan kedepan. Jangan sampai libur Idul Adha pekan depan, menjadikan grafik semakin naik"ucap Hasbullah, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Pertamina Tempatkan ISO Tank Oksigen 20 Ton di Asrama Haji Pondok Gede

Berdasarkan pemantauan di lapangan kata, Hasbullah, saat ini angka kematian terus mengalami peningkatan. Disamping itu masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen dan lahan pemakaman. Sehingga opsi perpanjangan PPKM menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan, sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.

"Menurut saya PPKM ini mungkin perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Kota Bekasi. Karena arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi, " katanya.

"Bahkan yang membuat saya prihatin adalah ketika ada jenazah, dalam 24 jam belum bisa dimakamkan karena persoalan peti yang terbatas dan lahan makan yang terbatas," ujarnya.

Dengan masih tingginya tingkat persebaran dan kematian, menurut Hasbullah PPKM masih perlu ditetapkan khususnya di zona merah seperti di Jabodetabek.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai PAN tersebut mengungkapkan, di tengah situasi pandemi saat ini masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terdekatnya menjadi korban. Bahkan fenomena ini menjadi shock therapy, dan menjadikan masyarakat kini diminta untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Hasbullah, banyaknya jumlah korban meninggal, menjadi shock therapy bagi masyarakat, untuk tetap disiplin terhadap prokes.

"Hanya persoalannya migrasi atau laju masyarakat dari kota satu ke kota lain, perlu tetap dibatasi. Karena kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM, dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat," pungkasnya.

(Ida)

Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar