Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I, menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.

Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sidkon Djampi menjelaskan, banyak refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Hal ini sangat penting mengingat masyarakat sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi tersebut secara ekonomi.

"Banyak yang harus diperhatikan dan diprioritaskan selama penanganan pandemi ini," tutur Sidkon ruang rapat Komisi I, Rabu (18/8/2021).

Sementara itu Anggota Komisi I Yosa Oktora Santono, menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Prov Jabar mengenai progres wifi publik gratis, agar jumlahnya lebih banyak lagi.

Baca Juga: Ketua Satgas Covid-19 Beri Penghargaan Kepada Pejuang Kemanusiaan Covid-19

Menurut Yosa, berkaitan dengan command center, kalau memang dianggap krusial, tentu dewan harus mendorong untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (banggar).

"Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar," sebut Yosa.

Persoalan lain, lanjut Yosa, berasal dari Disdukcapil, dimana lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.

"Meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas," ucapnya.

Sedangkan anggota Komisi I lainnya, Ruhiyat Nugraha, fokus pada persoalan masalah kearsipan, yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.

"Termasuk (arsip) tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Saya titip agar program ditengah pandemi ini memprioritaskan kegiatan sosial akibat dari dampak pandemi. Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, umkm dan sebagainya. Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat," kata Ruhiyat.

Rafael Situmorang sendiri menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat isolasi mandiri (isoman). Hal itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya tindak lanjut setelah pendataan warga yang isoman.

"Harus ada follow up dengan Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollow up, hanya sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari pajak. Ada sisi terkoreksi oleh covid19 masalah ekonomi misalnya," tandas Rafael.

(Adi)

Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar