Kab. Sumedang, Beritainspiratif.com - Sektor perekonomian Jawa Barat harus menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya Pemerintah Provinsi wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jawa Barat.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira pada rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di Balai Perbenihan Tanaman Hutan  Kabupaten Sumedang, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Dinkes Kota Bandung Siapkan 3 Strategi Ini

Yundandar menyatakan, minimnya alokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, di tengah situasi dunia usaha yang sudah mulai meningkat dan mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur normal.

“Di tahun 2022 berdasarkan rancangan tidak jauh berbeda dengan 2021, dimana anggaran yang dialokasikan dari TAPD masih sangat minim, " katanya.

"Padahal pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, bisnis sudah berjalan, dan mobilas penduduk sudah mulai normal ,dan ditunjang dengan vaksinasi,” ucapnya.

Yunandar menambahkan, Pemprov Jabar harus merubah asumsi bahwa keadaan pada tahun 2022 akan sama dengan tahun 2021. Hal itu hanya akan menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena PAD itu hanya di plotting lebih rendah dari PAD tahun 2021 yang kondisi ekonominya tidak baik dibanding optimisme di tahun 2022. Seharusnya pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan peningkstan PAD, ” ujarnya.

Lebih lanjut Yunandar menegaskan, pihaknya akan fokus untuk mendorong program-program prioritas  dari setiap dinas yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.

Program-program tersebut diantaranya digitalisasi untuk UMKM, peningkatan peralatan fishing untuk nelayan, dan pusat distribusi provinsi yang terus diperjuangkan Komisi II DPRD Jabar.

"Sejak tahun 2018 sudah mulai tahap pembangunan dan menjadi langkah positif sebagai pusat distribusi provinsi, untuk mengendalikan kestabilan barang dan harga di Jawa Barat” tutup Yunandar.

(Adi)

Baca Juga:

Kota Bandung Level 2, Inilah Daftar PPKM JAWA BALI Hingga 1 November

Tim ITB Temukan Fakta Keberadaan Hewan Purba di Waduk Saguling

Daftar Lengkap PPKM Level 1 - 3 Se-Indonesia Hingga 1 November

Bukti Pembayaran Pajak, Stiker Hologram Akan Ditempel di Kendaraan

Ikon Wisata Baru, Bogor Bakal Ada Jembatan Gantung Terpanjang di Dunia

Dokumen Hilang, Begini Cetak Sendiri Akta Kelahiran, KK, dan Akta Kematian