Bandung, Beritainspiratif.com - Bencana ekologis di wilayah Kota Bandung, akhir-akhir ini memasuki fase kritis.
Persoalan lingkungan yang terkait dengan kawasan banjir terus meluas.
Meluasnya kawasan banjir tersebut hingga ke sejumlah wilayah padat penduduk, bahkan warga pun tidak memprediksi akan
banjir besar.
Wilayah Pasteur misalnya, pada oktober 2016 yang lalu, terjadi banjir bandang setinggi 160 cm, tidak hanya merendam ribuan rumah, tetapi juga merubah infrastruktur yang ada.
Akibatnya kerugian moril dan materil cukup besar, seperti terseretnya sejumlah kendaraan bermotor.
Selain itu, persoalan yang dihadapi warga sekitar, terkait dampak bencana tersebut bukan saja
memutus akses perekonomian tetapi juga melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat.
Banjir bandang di Cicaheum pada 20 maret 2018 lalu,
dengan
ketinggian sekitar 50 cm berdampak sama seperti di wilayah Pasteur pada tahun 2016 lalu.
Banjir yang terjadi di Cicaheum pada tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan “relatif
aman” dengan ketinggian genangan banjir setinggi mata kaki dan tidak berdampak terhadap
lumpuhnya aktivitas masyarakat sekitar.
Selain itu, tidak mengganggu akses perekonomian warga Bandung pada umumnya.
Persoalan yang terjadi di wilayah Pasteur, bahkan sudah dua kali (terjadi pada Sabtu 21/4) dan Cicaheum, hanyalah contoh kecil dari sekian banyak masalah banjir di Kota Bandung dengan titik-titik rawan yang terus bertambah.
Bahkan meluas di beberapa kawasan timur kota Bandung.
Banjir yang dirasakan saat ini membuka tabir masalah dari hulu ke hilir.
Pada bagian kota
pengendapan sampah dan lumpur menyebabkan saluran-saluran air sudah tidak mampu lagi
menampung dan mengalirkan air saat hujan deras datang.
Masalah ini diikuti oleh rendahnya
kesadaran lingkungan hidup ditingkat masyarakat dan pengembang (Pembangunan Kota dan
Perumahan).
Sementara pada persoalan hulu, berdasarkan SK Gubernur nomor. 181/1982 telah
menetapkan wilayah Bandung Utara sebagai hutan lindung, Pertanian Tanaman Keras dan
Pertanian Non Tanaman Keras.
Kebijakan ini ditetapkan tidak lain untuk menjaga daerah resapan
air agar tidak berdampak banjir ke wilayah-wilayah yang disangganya.
Namun
nampaknya penetapan kawasan Bandung Utara sebagai daerah resapan tersebut tidak berjalan
sesuai harapan.
Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya masalah banjir di Kota Bandung.
Hasil pendataan Badan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana Forum
Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (BLH & PRB FK-KBPA-BR) ke
wilayah-wilayah hulu di sekitar Bandung Utara belum lama ini.
Menyikapi kejadian banjir Cicaheum, berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh Badan LH & PRB FK-KBPA-BR, terdapat beberapa titik rawan yang perlu
penanganan segera.
Untuk itu, sebagai tahap awal dari upaya penyelamatan lingkungan hidup
terutama masalah banjir serta dalam rangka mengisi Hari Bumi, Minggu (22/4)
gabungan Pecinta Alam Bandung Raya dengan masyarakat Cimenyan Kabupaten Bandung
menggelar aksi penanaman pohon pada wilayah hulu.
Hal ini dilakukan agar menjadi motivasi bagi pemerintah, swasta dan membangun kesadaran secara kolektif.
Selain itu untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan, hidrologi dan pemetaan secara parsial di kawasan hulu.
Bahkan sebagai
evaluasi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan hulu.
Tujuan lain yaitu
kajian mengenai kerugian dari kerusakan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Gabungan Pecinta Alam
Bandung Raya dengan warga Cimenyan menanam 1500 bibit pohon meskipun belum
proporsional antara jumlah pohon yang ditanam dengan lahan yang ada.
Wilayah Bandung Utara seluas 42.315,32 hektar, 70 persennya merupakan
wilayah resapan.
"Namun bukan persoalan banyaknya bibit pohon yang ditanam melainkan
program tersebut dapat berlanjut dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan masyarakat setempat," tegas Humas FK-KBPA-BR Archam Hartanto Dondo, Minggu (22/4)
Selain itu, program Badan
LH & PRB FK-KBPA-BR ini diharapkan menjadi sampling untuk penelitian yang berkelanjutan.
(Kaka)