- Ragam
- 24 Nov 2024
Jakarta, Beritainspiratif.com - Maraknya kasus
pemungutan biaya atau surcharge saat transaksi menggunakan kartu melalui mesin electronic data capture (EDC) yang terjadi akhir-akhir ini membuat Bank Indonesia (BI) kembali menghimbau kepada masyarakat agar melapor ke BI jika menemui kasus tersebut.
Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan BI Sempa Sitepu mengatakan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), surcharge merupakan tindakan ilegal.
Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan diubah PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), surcharge merupakan tindakan ilegal.
"Masyarakat yang dirugikan sebaiknya melampor," ujar Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan BI Sempa Sitepu ketika dihubungi Kompas.com melalui layanan pesan singkat, Kamis (2/8) dikutip dari Kompas.com.
Dirinya melanjutkan, laporan terkait pemungutan biaya tambahan transaksi EDC dapat ditujukan kepada departemen yang dia pimpin, yaitu Departemen Suveillance Sistem Keuangan, atau di kantor-kantor cabang BI setempat.
Merchant yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi.
"Jika laporannya disertai bukti akan kita tindak lanjuti, yaitu EDC akan ditarik dan diblacklist," ujar dia.
Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang, Jawa Tengah, mengeluhkan adanya biaya tambahan atau surcharge kepada konsumen yang hendak membeli barang di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang.
Biaya tambahan tersebut ditemukan ketika transaksi dilakukan secara nontunai melalui mesin electronic data capture (EDC).
YoC
Ilustrasi, sumber : Thinkstock
