Gubernur Jabar Nilai Manajemen Mudik 2019 Terbaik

Bandung,Beritainspiratif.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai manajemen arus mudik dan balik Lebaran tahun 2019, merupakan yang terbaik. Indikatornya, angka kecelakaan turun lebih dari 60 persen dan jumlah korban turun hingga sekitar 30 persen.

Menurut Emil, penurunan tersebut menjadi tanda keberhasilan aparat keamanan yakni Polri dan TNI didukung masyarakat, dalam mendukung Operasi Ketupat Lodaya 2019.

Demikian disampaikan Emil usai menghadiri Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), di Mapolda Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Kamis (13/6/19).

“Kita monitor dari berbagai wilayah, tahun ini termasuk salah satu kegiatan mudik-balik yang terbaik. Kecelakaan turun lebih dari 60 persen, korban juga turun 30-an sekian persen. Menandakan penurunan ini adalah indikasi keberhasilan TNI, Polri, dan masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat Jawa Barat, Emil mengucapkan terimakasih kepada TNI, Polri, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras dalam mejaga keamanan dan ketertiban selama Lebaran tahun ini.

Pada kesempatan yang sama Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono mengatakan TNI dan Polri bertekad untuk terus menjaga keamanan di wilayah Jawa Barat.

“Saya dengan Pak Kapolda menjaga Jawa Barat, karena kalau Jawa Barat aman pasti pembangunan akan lancar. Kita akan mendukung Pak Gubernur all out,” tuturnya.

Selain itu, pihak TNI bersama kepolisian juga berkomitmen akan terus menjaga soliditasnya. Menurut Tri, soliditas TNI dan Polri bisa terlihat di lapangan.

“Kita (TNI dan Polri) sangat bekerja sama dengan erat. Bisa dilihat di lapangan bahwa setiap saat kita selalu bergandengan tangan demi mewujudkan Jawa Barat yang aman, Jabar yang juara,” ungkap Tri.

Warga Diimbau Tidak ke Kantor MK

SATU hari menjelang berlangsungnya Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019, Gubernur Emil mengimbau agar warga Jawa Barat tidak pergi ke kantor Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Masyarakat diminta untuk menyerahkan semua proses sengketa hasil Pilpres ke MK.

Menurut Emil, Indonesia merupakan negara hukum. Maka MK akan melaksanakan proses sengketa sesuai dengan tugas dan peraturan perundang-udangan yang berlaku. “Lebih baik kita tunggu di rumah,” ajaknya.

“Jaga kondusivitas, warga Jawa Barat sebaiknya tidak usah terlalu jauh. Serahkan pada Mahkamah Konstitusi,” jelas Emil.

Hal senada juga disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi. Masyarakat diimbau tidak pergi ke Jakarta. Lebih baik menunggu penjelasan hasil sengketa dari MK.

Pihak kepolisian tidak akan melakukan penyekatan untuk mencegah warga Jabar yang ingin datang ke MK, Jakarta. Karena pemerintah dan aparat keamanan sudah memberikan imbauan.

“Kalau sudah diimbau lebih bagus masyarakat menunggu penjelasan dari MK. MK akan berproses sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Rudy.

“Mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang ke sana (MK di Jakarta),” harapnya. (Ida)