- Pemilu & Pilkada
- 23 Nov 2024
Bandung,Beritainspiratif.com - "BERAT," demikian komentar singkat Anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Daddy Rohanady, tentang peluang Pemprov.Jawa Barat (Jabar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2019.
Daddy merupakan satu dari 120 anggota DPRD Jabar periode 2019-2024. Politisi Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu ini, terpilih untuk ketiga kalinya.
Menurut Daddy, Jabar telah meraih banyak penghargaan dari berbagai pihak. Selama 4 tahun beturut-turut, menjadi perencana terbaik tingkat nasional antar provisi.
Meraih Penghargaan Pangripta Nusantara bukanlah perkara mudah. Butuh koordinasi sangat intensif antara banyak perangkat daerah. Itu membutuhkan seorang dirijen yang mampu mengharmoniskan berbagai unsur.
Bahkan karena prestasi tersebut, beberapa provinsi lain meminta agar Jabar tidak lagi ikut sebagai peserta. Jabar diminta menjadi mentor.
Selain itu, Jabar 7 kali berturut- turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Untuk meraih kedua penghargaan bergengsi ini, bukanlah perkara mudah. Butuh kerja sama intensif dengan semua stakeholder, termasuk DPRD," tambah Daddy.
Lebih lanjut Daddy menambahkan, "Sayangnya, WTP terakhir, yakni penilaian kinerja 2018 sudah hampir di tepi jurang. Oleh karena itu, Gubernur harus mengharmoniskan dan terus mendorong semua perangkat daerahnya."
"Mestinya kan yang sudah baik dipertahankan dan yang kurang baik diperbaiki.Namun saya tidak melihat hal itu, diupayakan secara maksimal. Bagaimana tidak, kegagalan penangan Situ Rawakalong dan beberapa pekerjaan besar lainnya, menunjukkan betapa perencanaan sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin Dinas Sumber Daya Air melakukan penataan di atas Situ Rawakalong, padahal disaat yang sama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sedang melakukan pengerukan situ yang berada di kota Depok itu," ujar mantan Wakil Ketua Pansus Perubahan RTRW Jabar itu.
Ia melanjutkan akibat kondisi tersebut pekerjaan dengan anggaran Rp32 miliar , hanya bisa dilakukan 30%. Sisanya bisa dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Ini menunjukkan betapa perencanaan dan koordinasi yang ada kurang baik. Koordinasi dengan pihak lain mutlak harus dilakukan.
Daddy juga menyatakan bahwa adagium wakil sebagai ban serep benar-benar terlihat. Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum lebih melaksanakan tugas seremonial.
"Jadi, kalau mau memakai skala nilai dengan rentang 100, saya kira Emil hanya meraih nilai 60-an dalam tahun pertamanya," pungkas Wakil Ketua Komisi IV periode 2014-2019 tersebut. (Ida)