Capaian Program Perhutanan Sosial Masih Rendah

Bandung,Beritainspiratif.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai, capaian program Perhutanan Sosial masih rendah.

Dari lahan seluas 12,7 juta hektar yang disediakan pemerintah untuk program tersebut, sampai tahun 2019 ini baru terealisasi 2,56 juta hektar.

Sementara dalam kawasan Perhutani, dari target 794 ribu hektar yang disiapkan untuk program Perhutanan Sosial, telah diterbitkan SK untuk 238 lokasi dengan luas lahan 105 ribu hektar lebih. Sisanya sedang dalam tahap verifikasi untuk penetapan SK.

Moeldoko menyampaikan hal itu dalam sambutannya dibacakan Tenaga Ahli Bidang Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Doddy Imron Cholid, pada Seminar Tantangan Pengelolaan Hutan Jawa Menuju Hutan Lestari Untuk Kemaslahatan Masyarakat di aula Perhutani Divre Jabar Banten, jalan Soekarno Hatta kota Bandung, Kamis (26/9/2019).

Dijelaskan Moeldoko, pemanfaatan kawasan untuk Perhutanan Sosial itu tergantung pada usulan dari bawah (petani).

"Jadi pemerintah memberikan (SK) ketika ada usulan. Kita memacu supaya segera dimanfaatkan, karena masih banyak petani yang miskin," katanya.

Program Perhutanan Sosial lanjut Moeldoko adalah peluang bagi pemberdayaan petani hutan, yang selama ini merasa terpinggirkan oleh pemerintah. Mereka juga diharapkan mendapat perlakuan yang sama dengan petani di luar hutan terutama dalam pemberian bantuan dari pemerintah.

"Selama ini petani di luar hutan menerima berbagai bantuan dari pemerintah, sedangkan petani hutan tidak. Padahal sama-sama petani, sama-sama menggarap lahan. Bedanya petani hutan tidak memiliki sertifikat. Reforma agraria tujuannya meningkatkan kesejahteraan, tanpa nembedakan petani mana," imbuhnya.

"Kami juga berharap dengan program Perhutanan Sosial ini, dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan tutupan hutan," ujarnya.

Dalam bagian lain sambutannya, Moeldoko mengingatkan fungsi hutan di pulau Jawa tidak hanya sebagai sumber produksi hasil hutan dan penopang kehidupan semata, tapi juga menjadi sarana mitigasi bencana baik banjir bandang, tanah longsor dll.

Untuk itu, diperlukan upaya bersama dalam menjaga ekosistem hutan Jawa. "Tentunya upaya pengelolaan hutan tidak akan optimal, bila kesejahteraan karyawannya sendiri terabaikan," tegas Moeldoko.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Karyawan Perum Perhutani Moch. Ichsan menuturkan hutan adalah aset publik dan tempat untuk mitigasi bencana yang didalamnya melekat resiko publik.

Maka itu, diharapkan Perhutanan Sosial ini tepat lokasinya sehingga dampak lingkungan bisa diminimalisir.

"Resiko publik ini perlu dipertimbangkan, karena kedepan kita lihat trend bencana akan meningkat," ucap Ichsan.

Seminar yang diikuti pengurus Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani dari Madura sampai Banten, diisi dengan bakti sosial Peduli Citarum, berupa penanaman dan bersih-bersih hulu sungai Citarum. (Ida)