- Ragam
- 26 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar menjelaskan, Indonesia masih menghadapi masalah pelik dalam penanganan disabilitas anak terutama dari internal keluarga.
Saat ini masih banyak keluarga menyembunyikan anaknya dari lingkungan karena malu. Sehingga anak menjadi terbatas aksesnya terhadap pendidikan dan masa depannya.
Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Disabilitas dan Konvensi Hak Anak.
Nahar mengungkapkan hal itu pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI), di halaman Museum Geologi, Kota Bandung, Sabtu (7/12/2019).
Nahar mengajak Pemdaprov Jabar lebih aktif mendorong kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak disabilitas.
“Kami harap Pemdaprov Jabar, khususnya Ibu Atalia sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, menjadi duta anak-anak dan menyampaikan pesan bahwa tidak ada ruang tertutup bagi anak-anak disabilitas untuk memiliki masa depan,” jelas Nahar.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil menyebutkan ada 128.615 disabilitas di Jabar, yang memerlukan perhatian khusus pemerintah dan masyarakat.
“Perhatian khusus agar mereka mendapatkan perlindungan, kebahagiaan dan kesempatan yang maksimal, karena setiap anak berhak bahagia. Setiap anak berhak memaksimalkan potensi dirinya dengan diberikan peluang untuk meningkatkan kemandirian," ujar Atalia.
Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan menyediakan sekolah inklusi agar anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan layak yang menjadi haknya.
Atalia mengapresiasi pemkab/pemkot yang konsisten berupaya menjadi kabupaten/kota layak anak yang menciptakan ruang, agar disabilitas mampu mengembangkan potensi diri, kemandirian, kecerdasan, akhlak mulia dan peduli sesama serta memiliki daya saing.
Menurut Atalia Jawa Barat saat ini berfokus menuju provinsi layak anak. Untuk itu Pemdaprov Jabar intens bersinergi dengan berbagai komponen di Gugus Tugas Provinsi Layak Anak.
"Jawa Barat menjadi provinsi layak anak diharapkan dapat terwujud di tahun 2023 dengan indikator 27 kabupaten/kota layak anak, 627 kecamatan layak anak (Kelana) dan 5.957 desa/kelurahan layak anak (Dekela)," jelas Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur.
Berdasarkan SUSENAS tahun 2018, populasi kelompok anak usia 2-18 tahun kategori disabilitas sedang dan berat, mencapai 7 persen atau sekitar 2,48 juta anak.
Pada HDI tingkat provinsi ini, anak-anak disabilitas menunjukkan bakat dan kemampuan melalui ajang 'Menteri Bintang Mencari Bakat'. Anak-anak secara bebas diajak mengekspresikan perasaan mereka melalui kegiatan melukis bersama seluruh peserta pada kain sepanjang 30 meter.
HDI tahun 2019 ini bertajuk Gebyar Penyandang Disabilitas Internasional – Fun With Disability, mengangkat tema 'Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul'.
(Ida)
