Ketua FKKI Jabar : Korupsi Berikan Andil Terhadap Kerusakan Lingkungan

Bandung, beritainspiratif.com -Ketua Forum Komunikasi Konservasi Indonesia Jawa Barat Deni Kurniawan mengungkapkan, campur tangan kebijakan dan pembangunan memberikan andil terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Suap menyuap dalam proyek dan perijinan, mengakibatkan pengerjaan proyek jadi asal-asalan dan melanggar kaidah lingkungan.

"Dalam konteks kerusakan lingkungan, sedikit banyaknya ada campur tangan kebijakan dan pembangunan. Di lapangan ada indikasi suap menyuap,mulai korupsinya disitu," kata Deni pada diskusi Dampak Korupsi Terhadap Lingkungan di Jawa Barat.

Diskusi diselenggarakan Pokja Wartawan Gedung Sate bekerjasama dengan Universitas Sanggabuana YPKP, di kampus YPKP kota Bandung, Senin (9/12/2019).

Deni mencontohkan pembangunan jalan Bandung - Subang, hingga saat ini Analisa  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dipersyaratkan belum jelas. Pada saat proses pembangunan, terjadi longsor padahal jalannya belum jadi.

"Setelah kita cross check ke lapangan, ada indikasi suap menyuap. Disebut indikasi karena belum  ada yang tertangkap tangan, namun hal itu sudah menjadi rahasia umum. Legislatif sebagai lembaga pengawas harusnya turun langsung," tegas dia.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD provinsi Jawa Barat H. Sugianto N. menyatakan, kerusakan lingkungan di Jawa Barat termasuk di Kawasan Bandung Utara sudah sangat parah. Kerusakan itu terjadi sudah sejak 20 tahun lalu.

"Makanya harapan saya kedepan, kita harus fokus dalam nenyelamatkan lingkungan di Jawa Barat, karena kerusakan lingkungan sudah sangat parah sekarang ini," kata politikus partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Sugianto, masyarakat Jawa Barat harus sadar dengan kehidupan dan lingkungan. Karena itu, penegakan hukum harus digiring agar berjalan efektif.

"Di Kawasan Bandung Utara (KBU), kalau penegakkan hukum di jalankan banyak yang ditahan. Tapi hingga saat ini belum ada yang ditahan, padahal pelanggaran dimana-mana," tuturnya.

"Rekomendasi saya, aparat penegak hukum jangan main-main dengan penegakkan hukum. Kalau ada masyarakat melanggar hukum harus ditindak untuk memberikan efek jera, jangan dibiarkan apalagi dinegosiasikan  sekarang ini kerap terjadi negosiasi," pungkasnya.

(Ida)