- Pemerintahan
- 23 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan catatan akhir tahun atas kepemimpinan Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/ Uu Ruzhanul Ulum.
Ketua Fraksi PKS DPRD provinsi Jawa Barat Haru Suandharu mengatakan, catatan ini sebagai bentuk evaluasi atas beberapa kebijakan Gubernur dan Wagub Jawa Barat yang dianggap kurang tepat dan harus diperbaiki.
Salah satunya terkait dengan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ), yang keberadaannya dianggap melampaui tugas dan kewenangannya.
Menurut Haru, keberadaan TAP dan TAJJ menjadi perbincangan di DPRD, karena ada beberapa OPD dalam melaksanakan program harus berkonsultasi dahulu dengan TAP/ TAJJ.
Padahal, tugas TAP hanya memberikan masukan kepada gubernur, sedangkan TAJJ kepada OPD.
"Kita harapkan kedepan TAP/TAJJ hanya memberikan masukan kepada Gubernur saja, tidak usah sampai tingkatan OPD," katanya pada refleksi akhir tahun pembangunan di Jawa Barat di Bandung, Senin (23/12/2019).
Keberadaan TAP/ TAJJ juga mendapat tanggapan dari pengamat politik Universitas Jenderal Achmad Jani (Unjani), Wawan Gunawan.
Menurut Wawan, manfaat keberadaan TAP/ TAJJ hanya menghamburkan dana APBD, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bila hanya untuk mendapatkan masukan, lebih baik meningkatkan kinerja birokrasi yang ada atau mendatangkan tenaga ahli, tidak perlu membentuk TAP/ TAJJ.
"Kita tidak pernah tau, tugasnya seperti apa. Kontribusinya apa, kan gak tau. Kalau jelas produknya, akuntabilitasnya ya kita dukung. Tapi kalau seperti sekarang, gelap, ya bubarkan saja," tegas dia.
Terkait anggaran pendidikan lanjut Haru, Fraksi PKS meminta Pemprov Jabar memperhatikan siswa SMA/ SMK tidak mampu.
"Dari hasil reses, kami menerima banyak keluhan dari orang tua, yang tidak mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta.
Haru menerangkan SMA/ SMK swasta dan negeri harus mendapat perlakuan yang sama, apalagi setelah diberlakukan sistem zonasi.
"Ketika siswa tidak tertampung di sekolah negeri, maka yang menampung adalah sekolah swasta. Karena itu, sekolah negeri dan swasta harus mendapat perhatian yang sama, misalnya bantuan untuk SPP gratis," katanya.
Sementara mengenai bantuan keuangan untuk infrastruktur di kabupaten/kota, Haru mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Salah satunya yang kami soroti adalah proyek Kali Malang yang ternyata DED-nya belum siap," kata dia.
Akibatnya, bantuan keuangan untuk proyek tersebut tidak dapat terserap dengan maksimal. Tak hanya itu, dia juga menilai bantuan ini tidak sesuai dengan fungsinya.
Demikian pula dengan proyek Situ Rawa Kalong, dengan rencana anggaran yang cukup besar Rp81 miliar.
Seharusnya, lanjut dia, anggaran ini bisa digeser ke hal lain yang lebih strategis seperti antisipasi kenaikan iuran BPJS.
Terahir, Fraksi PKS juga menyoroti bantuan Smartphone untuk RW se Jawa Barat.
Menurut Haru, Pemprov adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemkot/ pemkab.
"Bukan tugas provinsi berinteraksi dengan RW. Kalau pemprov terjun bebas sampai ke RW, akan banyak persoalan. Ini harus jadi masukan, supaya kedepan jangan dilanjutkan program seperti ini," ujarnya.
(Ida)
