- Pemerintahan
- 23 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menilai, Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
Ia menilai birokrasi yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Jawa Barat, bekerja lamban.
Bila cara kerjanya masih seperti ini, ia hawatir anggaran sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang telah disepakati DPRD dan Pemprov Jabar malah jadi salah sasaran.
"Karena walaupun Gubernur ingin cepat-cepat aksi, tapi pada kenyataannya sejauh pengawasan kami, birokrasi yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Jabar bekerja begitu lamban dan bertele-tele," kata Rahmat, Senin (7/4/2020).
Rahmat berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih teliti dalam mendata calon penerima bantuan keuangan dan pangan, untuk keluarga rawan miskin baru yang terdampak wabah virus corona.
Ia juga meminta pertambahan waktu hingga beberapa hari ke depan, untuk memastikan validasi data calon penerima bantuan tingkat kabupaten/ kota.
"Terkait pendataan, kami mengimbau semua pihak, memberi masukan warga miskin baru di luar penerima PKH dan BPNT," ujarnya.
Sesuai kriteria program, lanjutnya warga miskin baru adalah para sepuh atau lansia, orang terkena PHK, serta pengangguran akibat merebaknya wabah virus corona.
"Jadi, orang miskin baru itu bukan hanya penerima PKH dan BPNT saja, jangan sampai salah sasaran," tuturnya. (Ida)
