Fraksi PKS DPRD Apresiasi Penanganan COVID-19 Pemprov Jabar

Bandung, Beritainspiratif.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PK$) DPRD provinsi Jawa, Barat, mengapresiasi penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Hal ini dikemukakan Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat Hj, Iin Nur Fatinah, dalam sidang paripurna DPRD Jabar di jalan Diponegoro kota Bandung, pekan ini.

"Kita memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintahan, aparat TNI/Polri, dan lebih utama kepada dokter dan tenaga medis yang berjibaku menangani COVID-19 yang memuncak pada bulan juli dan awal agustus lalu," ujar Iin.

Iin menyatakan bersyukur akhir agustus 2021 ini, penyebaran COVID-19 relatif dapat dikendalikan, sehingga tidak ada lagi daerah di Jawa Barat yang termasuk kategori zona merah.

Walau begitu, menurut Iin, kondisi Jawa Barat masih cukup rawan. Pengalaman kenaikan penularan COVID-19 kemarin, harus menjadikan Prov Jabar dapat mempersiapkan sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik. Mulai dari penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit, tenaga kesehatan dan alat pelindung diri di pusat layanan kesehatan Jabar, harus tersedia secara memadai.

Demikian pula pemberian insentif bagi petugas kesehatan yang sedang bertugas menangani COVID-19, jangan sampai terlambat, ketersediaan oksigen, obat-obatan, dll.

"Khusus untuk program vaksinasi harus lebih masif dan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk itu perlu ada penambahan quota vaksin yang memadai," tuturnya.

Selain itu, Iin menjelaskan, pengalihan bantuan posyandu dalam pos era bantuan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyebabkan hilangnya tunjangan karir posyandu. Hal ini berpotensi melemahkan program pencegahan stunting di Jabar.

"Perlu ada evaluasi ulang dan modifikasi strategi dalam penyaluran dana untuk bantuan 52.000 posyandu dan kader-kadernya," ujar Iin.

Aspirasi lain yang Fraksi PKS dapatkan, tambah Iin, ialah mengenai anggaran untuk revitalisasi posyandu puskesmas dan rumah sakit daerah provinsi dan tidak adanya bantuan sosial dari pemerintah provinsi, dan hanya menunggu pemerintah pusat.

"Belum lagi data terbaru kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih bermasalah. Akibatnya, banyak masyarakat terdampat, tidak memperoleh bantuan sosial secara optimal. Ini menunjukkan tidak meratanya bantuan yang diterima masyarakat," tutur Iin.

Ke depan, tambah Iin, data DTKS ini harus diperbaiki dan diperbaharui terus menerus, sehingga bantuan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19, tidak menimbulkan kecemburuan sosial melainkan menjadi solusi masyarakat terdampak.

Baca Juga: Aplikasi PeduliLindungi Diterapkan di Seluruh Moda Transportasi 28 Agustus

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Fraksi Gerindra Persatuan Deden Galih juga mengatakan fraksinya mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19.

"Kami fraksi Gerindra persatuan memberikan selamat dan apresisasi atas kinerja pemerintah Jabar yang telah berhasil menekan penyebearan COVID-19, dengan indikator zona resiko di seluruh kabupaten/kota di Jabar tidak ada zona merah," ucapnya.

Deden menambahkan, mayoritas kabupaten/kota Jabar juga sekarang berada di PPKM status 3, dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ration,BOR) di rumah sakit di Jabar pada hari ini mencapai 19%, yang sebelumnya berada pada puncaknya di 91%.

Walau begitu, berdasarkan hasil reses, Fraksi Gerindra Persatuan mendapatkan aspirasi masyarakat atas dampak pandemi COVID-19.

"Pemerintah Prov Jabar diharapakan memperbanyak program-program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat dampak pandemi COVID-19," tuturnya.

Ia juga menyayangkan masih ditemukannya pungutan liar pada program bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan oknum aparatur pemerintah desa kepada penerima bantuan.

Selain itu Fraksi Gerindra Persatuan mendorong pemerintah provinsi Jabar untuk melakukan pelatihan pemanfaatan digitalisasi bagi UMKM.

"Fraksi Gerindra Persatuan mendorong pemerintah provinsi Jabar untuk melakukan pelatihan pemanfaatan digitalisasi yang berkembang pesat kepada pelaku UMKM di Jabar, agar mampu bertahan dan berkembang di situasi pandemik COVID-19,"

(Adi)

Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar