Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo / Humas Kemendagri
Jakarta, Beritainspiratif.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo membeberkan sejumlah upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam acara APBD Award dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Dalam keterangan resmi Kemendagri, Wempi mengatakan, salah satu upaya itu yakni dengan membentuk tim monitoring bersama kementerian maupun lembaga terkait, di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga,” ujar Wempi.
Upaya lainnya yakni melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring yang dilakukan sejak bulan Juni hingga Desember. Kemudian, Kemendagri juga menggelar Rapat Koordinasi Keuangan Daerah, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Baca Juga: Pembangunan RS UNPAD JATINANGOR Dimulai, Target Beroperasi Januari 2024
*Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima penghargaan APBD Award 2023 yang diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah, Jakarta (16/3), yang diterima oleh Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik.
Baca Juga: Wow..Mantap! RW 10 Dago Cairkan Tabungan di Bank Sampah Rp28,7 Juta
Selain itu, Kemendagri juga menggelar Webinar Series Keuda Update setiap minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah. Kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bimbingan teknis ihwal pengelolaan keuangan daerah.
Guna mempercepat realisasi APBD, lanjut Wempi, Kemendagri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD. Tak hanya itu, diterbitkan pula Surat Edaran Bersama antara Kemendagri, BPKP, dan LKPP mengenai Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Percepatan Pelaksanaan Realisasi APBD. Ada pula Surat Edaran Bersama tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Berikut daftar daerah penerima penghargaan APBD Award 2023
Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022:
Tingkat kota yakni, Samarinda, Banjarbaru, Bontang, Mojokerto, dan Denpasar.
Tingkat kabupaten, yakni Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, dan Tanah Laut.
Tingkat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur.
Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022:
Tingkat kota di antaranya Pekanbaru, Kotamobagu, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Metro.
Tingkat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Yahukimo, Nduga, Gayo Lues, dan Luwu Timur.
Tingkat provinsi, yaitu Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.
Kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi Tahun 2022:
Tingkat kota, yakni Palangkaraya, Kendari, Pekanbaru, Tegal, dan Cirebon.
Tingkat kabupaten, yakni Waropen, Intan Jaya, Puncak Jaya, Mappi, dan Minahasa.
Tingkat provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bali, dan Kalimantan Timur.
Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News
(YI)