Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat memimpin Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/7/2024) / Humas Jabar
BERITAINSPIRATIF.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan akan melakukan sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jabar. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (24/7/2024).
Pj Gubernur Jabar menekankan pentingnya melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB tak hanya secara tertulis, tetapi juga secara lisan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran," ujar Bey.
Baca Juga: Pj Gubernur Ungkap 260 Calon Siswa SMA/SMK Dianulir dari PPDB Jabar
Salah satu isu yang diangkat terkait PPDB adalah mengenai penambahan data yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277 pendaftar. Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal.
Selain itu, Bey mengungkapkan hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA.
Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.
Ia mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada bulan Januari, yang menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.
Bey juga mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki dan mengawal sistem PPDB yang ada.
"Apapun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya," jelasnya.
Baca Juga: Bhineka Tunggal Ika, 2 Anak Asli Suku Dayak Ikuti Seleksi Pusat Catar Akpol 2024
Bey juga menyinggung aturan tentang Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun.
"Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dimas Pendidikan," tambahnya.
Mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, Bey mengungkapkan belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jabar.
"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," ujarnya.
Bey menegaskan pula bahwa Pemdaprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News
(Yanis)
-Pengurus FK KIM Kota Bandung Masa Bakti 2024-2027 Dilantik, Ini Pesan Diskominfo!
-Perjalanan Karir DHARMAWAN, Pj Sekda Kota Bandung yang Baru
-Pemakaman di Kota Bandung Tak Perlu Datang ke TPU! Cukup Daftar via Aplikasi SIMPELMAN
-'Bandung Great Sale' Diskon hingga 80 Persen dan Pawai Kendaraan Hias Bakal Hadir di Kota Bandung