Foto dari kiri ke kanan: Sri Maryati (Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB), Tatacipta Dirgantara (Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB), Ignatius Pulung Nurprasetio (Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB), Reynaldi Hermansjah (Dirut Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur), dan Ludiro (Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) saat Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Rabu (4/9/2024) / SBM ITB
Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Sekolah Bisnis Manajmen (SBM) bekerja sama dengan Fakultas Mesin dan Dirgantara (FTMD), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), dan Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) beserta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar kegiatan pendahuluan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 pada Rabu (4/9) bertema “Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Mendukung SDGs Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara ini menjadi wadah bagi akademisi, sektor swasta, dan pemerintah untuk berdiskusi serta mengeksplorasi ide pengembangan pembiayaan kreatif di berbagai daerah.
Dekan SBM ITB, Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, M.SME, membuka acara dengan menekankan pentingnya infrastruktur kreatif sebagai investasi masa depan bangsa.
"Infrastruktur kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami (SBM ITB) menuntut kontribusi melalui pendidikan dan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan di era digital menuju Indonesia Emas 2045," ungkapannya.
Baca Juga: Rumah Sakit Hewan Unpad Buka Layanan untuk Umum
Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menyampaikan bahwa PT SMI didirikan untuk menyediakan solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur, terutama bagi daerah.
"Implementasi research-based financing merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pembiayaan pemerintah yang merata dan berdaya saing," tambah Reynaldi.
Sekretaris DJPK Kemenkeu, Ludiro, menekankan bahwa tantangan besar dalam kebutuhan pendanaan pembangunan harus dijawab melalui pemanfaatan sumber pembiayaan kreatif.
"Melalui UU HKPD, pemerintah memberikan tiga instrumen pembiayaan bagi daerah: pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Ini diharapkan mampu mendorong sinergi pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya.
Pembiayaan daerah berbasis kolaborasi, seperti skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), juga didorong untuk digunakan oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kinerja baik, seperti yang terjadi di Maluku dan Sulawesi Tengah, yang membentuk Dana Abadi Daerah.
Baca Juga: Inilah Daftar Pemenang Sayembara Desain 5 Taman Tematik di Kota Bandung
Acara dilanjutkan dengan fireside chat oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A., yang menyoroti pentingnya terobosan pembiayaan kreatif dan sinergi pembangunan wilayah.
"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan sinergi antara sektor ekonomi dan pembangunan wilayah, yang dapat menjadikan Indonesia negara berpenghasilan tinggi," tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kerjasama pre-heating dan closing remarks dari Dr. Iendra, S.T., M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan berkualitas untuk mengatasi tantangan pengangguran dan mendorong PDB, dengan target pengelolaan emisi sebesar 900 juta sebagai kontribusi berkelanjutan.
Berbagai lokakarya melengkapi kegiatan ini, di antaranya "Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah" dan "Kepemimpinan Daerah Transformatif untuk Akselerasi Inovasi Infrastruktur," yang menghadirkan narasumber dari PT SMI, Bappeda Jawa Barat, dan para akademisi ITB.
(YI)