DPRD Jabar Dorong Disdik Bangun Sekolah di 200 Kecamatan Blank Spot SMAN

Bandung, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan,
masih ada sekitar 200 kecamatan di Jawa Barat yang blank spot Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).

Hal ini menjadi permasalahan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi.

Baca Juga:Idul-adha-di-cipeundeuy-wagub-jabar-serahkan-hewan-kurban-dan-sembako

Blank spot SMAN adalah kawasan di mana tidak terdapat SMA negeri, karena hanya ada di daerah lain yang lebih jauh. Akibatnya, lulusan SMP di kecamatan tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke SMA negeri, karena tidak ada di daerahnya. Sementara untuk masuk SMAN di daerah lain, terkendala oleh zonasi.

"Dari 626 kecamatan di Jawa Barat, saat ini masih ada 200 kecamatan yang blank spot SMA Ngeri," kata Abdul Hadi usai memimpin rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat di gedung DPRD jalan Diponegoro kota Bandung, Kamis (30/7/2020)..

Untuk mengatasi kecamatan yang blank spot SMA Negeri kata Abdul Hadi, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan sejumlah terobosan diantaranya sekolah satu atap.

Baca Juga:Fraksi-fraksi-dprd-jabar-serahkan-hasil-reses-iii-tahun-sidang-2019-2020

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di daerah tersebut, dibangun sarana SMA.

"Kalau ada sekolah satu atap, guru honorer yang kurang jam mengajar juga bisa ngejar 24 jam mengajar per minggu. Jadi ini akan menguntungkan buat kedua belah pihak," ujarnya.

Menurut Abdul Hadi, sekolah satu atap seperti itu pernah ada di Purwakarta, saat SMA/ SMK masih dikelola oleh kabupaten/ kota.

Namun ketika pengelolaan SMA/ SMK diserah terimakan ke provinsi, SMA satu atap itu diusir-usir. Nah, jangan sampai seperti itu," imbuhnya.

Baca Juga:Belum-zona-hijau-kota-bandung-masih-terapkan-pembelajaran-jarak-jauh

Alternatif lain sambung Abdul Hadi, Dinas Pendidikan mengajukan anggaran untuk pembangunan sekolah baru.

Untuk itu, harus ada
kontribusi dari dinas aset. Jadi, kalau memang ada aset provinsi disitu, ia mengusulkan agar dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.

"Bila ada aset Pemprov, tidak perlu biaya untuk pembebasan tanah, karena biaya pembelian tanah itu mahal. Minimalnya untuk satu SMA dibutuhkan satu hektar (10 ribu meter). Kalau harga per meternya Rp 1 juta, kan sudah Rp 10 milyar. Hanya untuk beli tanah, belum bangunan," tuturnya.

Abdul Hadi menandaskan, kalau ada aset dari pemprov yang bisa diberikan kepada Disdik, maka bisa dibangun sekolah negeri di kecamatan yang blankspot.

"Bila Disdik sudah punya data (kecamatan blank spot SMAN), kami akan fight dalam penganggaran supaya diprioritaskan," pungkasnya.

(Ida)