Kerja Sama, Jadi Kunci Keselamatan Transportasi Publik di Masa New Normal

Bandung, Beritainspiratif.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berakhir dan sekarang memasuki masa transisi. Kegiatan perekonomian sudah mulai menggeliat kembali.

Namun, dibalik antusiasme masyarakat untuk menjalani “newnormal”, kekhawatiran tertular Covid-19 masih tinggi, terutama ketika melakukan perjalanan dengan transportasi publik.

Semua pihak, baik pemerintah dan swasta, harus bekerja sama memastikan masyarakat untuk merasa aman naik transportasi public sehingga masyarakat tidak beralih ke kendaraan pribadi.

Direktur Teknik dan Fasilitas PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), YogaAdiwinarto, mengatakan bahwa masa PSBB Transisi adalah masa yang krusial untuk dapat mengendalikan Covid-19, dan mobilitas angkutan massal tentu menjadi kunci. Hal ini disampaikan Yoga dalam webinar bertajuk Jakarta’s Public Transport: Safe or To Be Avoided?, kerjasama Jakarta Property Institute (JPI) dengan Center for Policy & Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB pada Rabu, 10 Juni 2020.

“Kesiapan angkutan massal seperti Transjakarta yang mengedepankan protokol kesehatan menjadi faktor penentu untuk mengembalikan kepercayaan warga untuk menggunakan angkutan umum, namun juga memastikan penyebaran virus lewat angkutan umum tidak terjadi,” katanya.

Yoga juga menambahkan bahwa Transjakarta dengan misinya connecting the life of Jakarta, akan terus menempuh berbagai upaya, termasuk berkoordinasi dengan banyak pihak, untuk memastikan mobilitas warga dapat terus terlayani dan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Direktur Program Jakarta Property Institute (JPI), Mulya Amri, menekankan perlunya kolaborasi antara operator transportasi seperti TransJakarta, pengelola gedung, dan juga pengelola kawasan. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa mobilitas pekerja yang menggunakan transportasi publik setelah berakhirnya PSBB di masa pandemi bisa dilakukan dengan aman.

“Setiap otoritas tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama, terutama antara operator transportasi dan pengelola kawasan setempat.”

Ia menambahkan bahwa dengan kerjasama ini, penumpukan penumpang di halte bisa diatasi mulai dari keluar gedung. Saat ini masih sangat sedikit kawasan yang memiliki pengelola sendiri, salah satunya Sudirman Central Business District (SCBD).

Ke depan, Mulya mengharapkan lebih banyak kawasan bisnis dan Transit Oriented Development (TOD) yang dikelola secara baik oleh pengelola kawasan yang professional.

“Building manager hanya mampu mengatur ketika orang keluar-masuk gedung, sedangkan saat orang ke luar gedung menuju halte atau stasiun adalah wewenang pengelola kawasan, atau lebih dikenal dengan sebutan district manager,” katanya.

Yos Sunitiyoso, peneliti bidang pengambilan keputusan pengguna moda transportasi, yang juga Direktur SBM ITB Kampus Jakarta, memperkirakan bahwa akan terjadi perubahan perilaku pengguna moda tranportasi. “Kekhawatiran terhadap keselamatan transportasi umum massal akan membuat komuter yang mampu membeli atau memiliki akses ke kendaraan pribadi, untuk kembali menggunakannya ” katanya.

Yos mengatakan bahwa sebelum pandemi, pengguna motor pribadi menjadi proporsi terbesar dengan 62,2% dan mobil pribadi 8,6%, sedangkan pengguna transportasi umum massal (KRL,MRT,LRT, Transjakarta dan bus reguler) hanya 14,9% (BPS, 2019).

“Kemampuan operator transportasi umum dalam meyakinkan pengguna bahwa mereka tidak akan terinfeksi di dalam kendaraan umum maupun di halte dan stasiun menjadi sangat penting,” katanya.

Selain itu pengguna transportasi massal adalah pengguna pemadu moda, sehingga protokol kesehatan harus juga diterapkan di seluruh moda transportasi umum, dari angkot, bus reguler sampai dengan transportasi daring (ride-hailing).

Hal ini menunjukkan pentingnya operator untuk dapat menyebarkan informasi kepada pengguna dengan baik dan menekan risiko penularan Covid-19. Pendekatan sosial-psikologi dapat digunakan untuk membantu menentukan cara yang tepat untuk mempengaruhi perubahan perilaku pengguna transportasi massal.

Sedangkan, Puspita Dirgahayani, peneliti transportasi perkotaan dari ITB, mengatakan bahwa akan terjadi gap supply dan demand yang lebar setelah PSBB dihapus karena kapasitas transportasi publik dikurangi akibat protokol physical distancing.

“Mayoritas pengguna angkutan umum adalah mereka yang tidak memiliki pilihan moda lain,” kata Puspita yang juga Wakil Dekan Bidang Sumberdaya – Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB.

Ia menambahkan pemerintah harus jeli melihat hal ini karena bila pengguna angkutan umum tidak mendapatkan aksesnya, maka isunya menjadi kemanusiaan dan ketidakadilan.

“Adilkah jika mereka terpaksa membayar lebih untuk melakukan pergerakan, sementara kondisi ekonomi pun memburuk akibat Covid-19?”

Oleh karena itu, Puspita menekankan bahwa pemerintah harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan layanan sistem angkutan umum massal di Jabodetabek. Peningkatan layanan sistem angkutan umum tersebut bukan hanya sebagai kebijakan tunggal, tapi juga kebijakan pendukungnya.

“Perlu instrumen-instrumen kebijakan lain yang mendukung, termasuk mengelola pola perjalanan dengan mendistribusikannya secara temporal baik pada skala kota maupun per aktivitas, melanjutkan integrasi kendaraan umum dan kendaraan tidak bermotor (jalan kaki dan sepeda), serta menggulirkan instrumen fiskal untuk mensubsidi angkutan umum,” katanya.

Webinar ini dipandu oleh Agung Wicaksono, dosen SBM ITB dari Center for Policy & Public Management, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama TransJakarta.

Agung menyimpulkan bahwa angkutan umum di era kenormalan baru ini bisa menjadi pilihan aman bagi warga jika semua pihak bekerja sama. Kerja sama ini adalah antara operator penyelenggara yang mengatur sisi supply agar kapasitas armada mencukupidengan perusahaan dan pengelola kawasan yang mengatur sisi demand agar tidak menumpuk di satu waktu.

“Namun juga, tentunya warga pengguna angkutan umum perlu berperilaku tertib sesuai protokol dalam skenario new normal sampai vaksin ditemukan. Pemerintah pun harus mendukung kebijakan maupun pendanaan yang berpihak pada angkutan umum massal,” katanya.

(Yanis/Rilis)