- Pemilu & Pilkada
- 23 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Anggota Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat, pekan ini melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ wilayah II Kabupaten Bandung.
Wilayah kerja UPTD tersebut meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur.
Baca Juga:117-pegawai-pemkot-bandung-positif-covid-19-tercatat-80-lebih-OTG
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangkaian monitoring kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan melihat progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.
Daddy menilai terminal tipe B yang dikelola UPTD Dinas Perhubungan Jawa Barat, belum berfungsi secara optimal.
Merujuk pada Permenhub 79 tahun 2018, terminal tipe-B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan.
Menurut Daddy, pelayanan di terminal memiliki arti penting karena mampu memudahkan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang kerap menimbulkan kemacetan.
Baca Juga:Biaya-pembebasan-lahan-untuk-tol-cisumdawu-tidak-dialokasikan-dalam-rkua-ppas-apbd-perubahan-2020
Namun dinilainya fungsi terminal sebagai tempat menaikkan/ menurunkan penumpang angkutan umum, masih kurang optimal.
"Kami meminta pengelolaan terminal B yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan provinsi, lebih dioptimalkan lagi," tegas Daddy di Bandung, Senin (7/9/2020).
"Karena lewat terminal orang pergi, dari, datang, ke luar tempat tinggalnya untuk mencari nafkah. Kami ingin semua terminal tipe B di Jabar ini tertata dengan baik," sambungnya.
Di Jawa Barat saat ini terdapat 14 terminal tipe B.
Baca Juga:Nota-kesepahaman-rkua-ppas-apbd-provinsi-jabar-2021-ditandatangani-ini-catatan-dprd-jabar
Menyinggung kondisi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ wilayah II Kabupaten Bandung, Daddy menuturkan dari sisi
infrastruktur bangunan masih relatif layak.
Dengan luas lahan dua hektar lebih, menurutnya cukup representatif dibandingkan dengan UPTD lain, tapi dari segi penganggaran masih relatif kurang terutama pengadaan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU).
"Saat ini realisasinya (PJU) belum mencapai 30 persen dari keseluruhan. Sehingga masih banyak akses jalan provinsi yang belum terfasilitasi PJU," pungkasnya.
(Ida)
