Komisi V DPRD Jabar Minta Disdik dan BKD Selesaikan Antrian Guru Honorer Ikuti PPG

Bandung, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, saat ini masih banyak guru honorer di Jawa Barat yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Di Jawa Barat terdapat sekitar 23 ribu guru honorer, namun pada tahap pertama ini baru 1.461 guru yang sudah mengikuti PPG.

Baca Juga:3-tahun-terakhir-lppd-kota-bandung-meningkat-signifikan

Hal itu disampaikan Abdul Hadi usai menghadiri penyerahan SK Penetapan Penugasan 1,461 Guru Non PNS bersertifikat pendidik untuk tingkat SMA, SMK dan SLB se Jawa Barat, di gedung negara Pakuan kota Bandung, Rabu (29/7/2020).

Menurut Abdul Hadi kendala yang dihadapi para guru honorer untuk mengikuti PPG, antara lain kekurangan jam mengajar dan antrian yang panjang dari calon peserta PPG.

"Pertama mereka kekurangan jam mengajar karena jumlah kelas paralel terbatas, sehingga tidak bisa mengajar sampai 24 jam dalam satu minggu seperti yang dipersyaratkan," kata politisi partai PKS tersebut.

Baca Juga:Pemkot-bandung-cairkan-honorarium-peningkatan-mutu-guru

Selain jumlah jam mengajar lanjut dia, daftar antrian yang akan mengikuti PPG juga sangat panjang.

"Ini harus diselesaikan oleh Kadis (Pendidikan) dan BKD, agar semua yang antri ini dapat segera terselesaikan, " ujarnya.

Abdul Hadi berharap, guru honorer yang sudah mendapat sertifikasi profesi lebih meningkatkan kualitas mengajar, karena dengan telah mendapatkan sertifikasi profesi dan SK penempatan sebagai guru honorer akan mendapat tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi Rp1, 5 juta dari APBN.

'Kemarin terima honor Rp2,04 juta dari APBD provinsi, sekarang ditambah Rp1, 5 juta, jadi total Rp 3,54 juta per bulan. Kami tunggu peningkatan kualitas mengajarnya," pesan Abdul Hadi.

(Ida)