Kemenko Maritim : Industri Pariwisata Indonesia Penghasil Devisa Nomor 1 di Indonesia

Batam, Beritainspiratif.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan kemaritiman (ekonomi dan pariwisata) pada daerah-daerah terdepan dan terluar di provinsi Kepulauan Riau. Rakor ini dilaksanakan Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Kamis-Jum'at (14- 15/3/2019).

Rakor ini dibuka oleh Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, yang dalam kata sambutannya menekankan perlunya didorong pengembangan pariwisata dan ketersediaan energi di Kepulauan Riau (Kepri) terutamanya di Kabupaten Karimun, Anambas dan Natuna.

"Sekarang Industri Pariwisata Indonesia sedang berjalan pasti menjadi pilar ekonomi Indonesia no 1 dalam hal menghasilkan devisa. Memang saat ini pariwisata masih kalah dengan devisa dari sawit. Tapi kita optimis, di akhir tahun ini devisa negara terbesar adalah dari pariwisata", kata Deputi Agung.

Dalam Rakor ini Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa menjalankan tupoksinya untuk mengkoordinasikan semua stakeholders guna mendukung pencapaian salah satu target pembangunan wisata bahari yaitu pembangunan marina. Marina adalah pelabuhan khusus yang disediakan untuk bersandarnya kapal pesiar atau yacht.

"Ada jutaan yacht di dunia ini. Para yacht ini banyak yang ingin singgah di pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan juga kulinernya", kata Deputi Agung.

Deputi Agung mengingatkan bahwa salah satu prasyarat utama agar kapal yacht banyak bersandar di Indonesia adalah dengan dengan membangun marina.

Namun kenyataannya, tambah Agung, Indonesia hingga saat ini baru memiliki tiga hingga empat marina yang representatif. Padahal Indonesia membutuhkan sekitar 100 marina baru. Ini sangat disayangkan, mengingat tarif parkir yacht rata-rata $100-300 dollar AS per hari yang tentu akan mendatangkan pemasukan besar bagi keuangan negara.

"Untuk itu Indonesia harus tanggap melihat potensi besar ini. Kita harus mengusahakan agar kapal yacht tersebut bisa parkir lama di Indonesia. Bayangkan saja, satu hari mereka bersandar itu harus membayar 100-300 dollar AS", jelas Deputi Agung.

Lebih lanjut Deputi Agung menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur marina harus dilengkapi dengan prasarana pendukung. Mulai dari listrik, persediaan air bersih, SPBU, akses jalan, tempat penginapan, tempat perbaikan kapal, minimarket, pusat kuliner, dan sarana pendukung lainnya.

Sejalan dengan hal ini pada kesempatan yang sama Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto mengatakan keuntungan pembangunan marina tidak hanya dari tarif parkir yacht saja namun keuntungan terbesarnya justru adalah memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat.

"Untuk membersihkan kapal yacht, misalnya, kita bisa mengusahakan agar dilakukan oleh anak-anak muda di daerah marina yang dibangun tersebut. Kemudian kebutuhan makanan bisa disediakan oleh Ibu-ibunya. Kebutuhan akan penyediaan jasa laundry, hinggga transportasi juga bisa disediakan oleh masyarakat", kata Asdep Okto.

Marina Desa

Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 target pemerintah membangun 100 marina, namun dalam kenyataannya sepanjang 4 tahun ini, kita baru bisa membangun 1 marina saja. "Hal ini sering kali terbentur pada investor, infrastruktur, juga prosedur yang berbelit-belit", katanya.

Terkait dengan hal ini, Asdep Okto menjelaskan dalam Rakor ini ada usulan untuk membuat marina skala kecil atau disebut dengan marina desa.

"Marina skala kecil itu pertama tidak memerlukan investor raksasa, tidak membutuhkan dana yang besar, kemudian bisa dilakukan secara cepat", jelas Asdep Okto.

Marina desa ini, lebih lanjut Asdep Okto menjelaskan, prinsipnya bisa dibangun dengan mengembangkan dermaga-dermaga rakyat yang sudah ada. Hanya tinggal menambah beberapa infrastruktur atau sarana pendukung saja. "Seperti floating dock, jembatan, rambu-rambu, dan mooring buoy", katanya.

Menurut Asdep Okto dana yang diperlukan untuk menambahkan infrastruktur tersebut setelah dihitung berkisar maksimal hanya 3 Milyar Rupiah. Dengan demikian hal ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan di tingkat Kabupaten.

"Oleh karena itu, hari ini kami mengundang 3 Kabupaten di Kepri ini untuk mendengarkan pemaparan dari para ahli mengenai marina desa dengan harapan mereka tertarik. Tentunya kami sangat mendorong pembangunan marina desa ini", pungkas Asdep Okto.

(Yones)