Badan Anggaran DPRD Jabar Dorong Pemprov Optimalkan Potensi PAD Dari Pajak dan Pemanfaatan Aset

Bandung, beritainspiratif.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, menggelar Rapat Paripurna dengan
agenda Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).

Dalam rapat paripurna tersebut DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Badan Anggaran, memberikan beberapa rekomendasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi yang dibacakan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Yusuf Puadz, antara lain terkait dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Badan Anggaran mendorong Pemprov Jabar, melakukan upaya maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk, mengimbangi kebutuhan
pembiayaan program pembangunan di Jawa Barat yang setiap tahun mengalami peningkatan terutama dari sektor pajak dan pemanfaatan aset milik daerah," katanya.

DPRD Jabar menilai, ada beberapa aset provinsi yang potensial namun belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama yang dikelola oleh pihak ketiga.

Pemprov Jabar juga diminta melakukan penataan, pengamanan dan
penyelamatan khususnya untuk aset tidak bergerak (tanah dan bangunan) melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat juga memberikan catatan kepada BUMD, yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Padahal penyertaan modal yang diberikan melalui APBD cukup besar.

"Sehingga Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jabar, untuk BUMD yang prospektif tetap dilanjutkan sedangkan BUMD yang bermasalah atau kurang berkembang dan menimbulkan beban, sebaiknya ditutup atau dimerger/ dikerjasamakan dengan pihak ketiga," imbuhnya.

Sementara dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD, lanjut Yusuf Puadz, DPRD Jabar mendorong Pemprov untuk
meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap BUMD yang bermasalah. Hal tersebut dilakukan agar BUMD lebih fokus terhadap bisnis yang benar-benar
memberikan profit, sesuai dengan bisnis plan yang telah dibuat.

Disamping itu menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan ditingkatkannya alokasi pendanaan bagai pengembangan pariwisata,
khususnya bagi peningkatan SDM pariwisata, promosi icon pariwisata Jawa Barat, infrastrukutur penunjang, dan pengembangan kawasan wisata terpadu yang potensial.

"Serta pengembangan deas-desa wisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif," pungkasnya. (Ida)