DPRD Jabar Minta BPJS Kesehatan Segera Atasi Keterlambatan Pembayaran Klaim

Bandung,Beritainspiratif.com - Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, segera mengambil langkah cepat guna mengatasi keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada sejumlah rumah sakit, khususnya di Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Daddy Richanady usai memimpin kunjungan kerja Pansus IV DPRD Jabar ke BPJS Kesehatan, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta pekan ini.

Kunjungan kerja tersebut, untuk mendapat masukan ralam rangkaian penyusunan peraturan daerah (perda) Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

“Kami ingin mereka (BPJS Kesehatan) segera mengantisipasi ini, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Sehingga permasalahannya tidak berlarut-larut seperti sekarang,” kata Daddy dalam rilis yang diterima beritainspiratif.com, Senin (5/8/2019).

Menurut Daddy terjadinya defisit sebesar Rp28 triliun yang dialami oleh BPJS Kesehatan, berimbas pada terlambatnya pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit.

Hal itu mengakibatkan, tak sedikit rumah sakit yang menanggung sendiri pembayaran klaim, dengan cara meminjam dana dari bank daerah.

“Ini harusnya diantisipasi dengan cepat, sehingga perputaran pelayanan tetap dapat dilakukan di rumah sakit,” ujar politisi partai Gerindra tersebut.

Dady melanjutkan keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan, terjadi di hampir seluruh rumah sakit, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta.

“Kasihan kawan-kawan di rumah sakit daerah bahkan bukan saja rumah sakit pemerintah tapi juga rumah sakit swasta mengalami permasalahan yang sama,” papar dia.

Ia berharap, dengan hadirnya Perda Penyelenggaraan Kesehatan, dapat menjadi solusi dari permasalahan itu dan seluruh masayarakat Jawa Barat dapat terlayani oleh BPJS Kesehatan.

“Dengan Perda ini nantinya, diharapkan seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa terkecuali dapat dilayani dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya. (Ida)