Komisi V DPRD Jabar Terima Aspirasi PGRI dan Forum Guru Bantu Daerah

Bandung, Beritainspiratif.com - Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat menerima aspirasi dari Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Jawa Barat dan Forum Guru Bantu Daerah Tertinggal di gedung DPRD jalan Diponegoro kota Bandung, Selasa (4/2/2020).

Mereka menyampaikan sejumlah permasalahan, diantaranya mengenai pengelolaan pendidikan, kesejahteraan dan minimnya guru PNS di Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari para guru.

"Kami menerima aspirasi para guru, dengan akan mengusulkan revisi Perda No 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan," katanya.

Menurut Abdul Hadi, revisi dilakukan dengan mendengarkan masukan dari para guru di Jawa Barat.

"Dengan adanya revisi Perda 5 tahun 2017, akan ada payung hukum yang dapat memberikan kepastian dalam proses penganggaran, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan menyatakan perlunya dilakukan kajian terhadap peraturan daerah (Perda) pendidikan. Hal itu penting sebagai bahan pertimbangan dalam merevisi perda tersebut, disesuaikan dengan pembangunan pendidikan di Jawa barat.

“Revisi perda yang nanti dibuat, isinya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dan sumber daya pendidikan di Jawa barat, yang didalamnya termasuk guru honorer K1, K2 dan guru bantu untuk daerah terpencil," imbuhnya.

Revisi perda 5 tahun 2017 lanjut Iwan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Ia mempertanyakan status para guru, yang hingga kini belum jelas masa depannya sebagai CPNS.

“Mereka juga agak kewalahan ketika di test untuk menjadi CPNS, karena harus bersaing dengan calon guru yang baru lulus perguruan tinggi atau fresh graduate,” tutur Iwan.

Politisi PKS ini menambahkan, seharusnya gaji para guru ini senilai dengan Upah Minimum Regional (UMR), hingga kebutuhan hidup para guru ini bisa terpenuhi.

Di Jawa Barat kata Iwan saat ini ada 686.000 guru honorer. Untuk menaikkan honor menjadi 1 juta rupiah saja, hitungan anggarannya sudah mencapai angka triliun rupiah.

“Minimal naikkanlah gajinya menggunakan anggaran kota/kabupaten,” pungkas Iwan.

(Ida)