- Pemerintahan
- 23 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan penyebaran COVID-19.
Ia mengatakan diperlukan anggaran untuk penanganan penyebaran virus Corona, melalui penerapan proaktif tes yang diluncurkan pemprov Jabar kepada Orang Dalam Pemantauan (ODP).
"Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah untuk tersedianya alokasi anggaran, dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Achmad
Achmad juga mengimbau masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh, karena COVID-19 sulit masuk kepada tubuh yang prima.
"Kami mengajak seluruh masyarakat di Jabar, untuk menjaga kesehatan agar tidak tertular virus," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan Pemda Provinsi Jawa Barat segera menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan), dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.
Menurut Emil, pemerintah pusat telah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi test. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu berinisiatif, karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad," kata Emil.
Emil mengatakan, proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
"Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak ke rumah sakit, tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP, akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat," katanya.
Proaktif tes sendiri, kata dia, merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemda Provinsi Jabar.
"Dengan proaktif tes ini kita akan lihat, kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan - pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO," imbuhnya.
Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.
(Ida)