F-PKS DPRD Jabar Minta Pusat Konsisten dan Tegas Dalam Penanganan Covid-19



Bandung, Beritainspiratif.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mendesak Pemerintah Pusat agar konsisten dan tegas terhadap kebijakan penanganan Covid-19.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu menyatakan ketidaktegasan, ketidaksinkronan dan sikap plin-plan Pemerintah Pusat, membuat Pemerintah Daerah dan masyarakat dibawah kebingungan sehingga dapat menimbulkan sikap abai atas protokol Covid-19.

"Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat harus dilakukan secara tegas dan konsisten, dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggarnya," ujar Haru di Bandung, Jum'at (22/5/2020).

Menurut Haru pemerintah pusat harus tegas atas kebijakan pembatasan, pelarangan mudik, pulang kampung, pembatasan Sholat Id bersama, Kumpul Bersama dan kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang.

Kebijakan ini sambung dia sudah sesuai dengan pembatasan HAM, karena alasan kesehatan dan nyawa lebih utama.

"Gubernur jangan memberi opsi diberikannya izin Sholat Id di Jawa Barat dengan alasan adanya zona hijau, mengingat belum jelas dan belum rapihnya data penyebaran Covid-19, khususnya Orang Tanpa Gejala (OTG)," tandasnya.

Haru menuturkan adanya izin akan membuat banyak masyarakat cemburu dan abai terhadap ketegasan PSBB.

Dalam kaitan ini Gubernur harus melibatkan tokoh masyarakat, khususnya agama untuk menyukseskan PSBB, lebih khusus selama perayaan Idul Fitri, karena karakter khas masyarakat Jawa Barat yang cukup patuh terhadap pemimpin informal selain pemimpin formal.

Namun demikian, Gubernur juga harus memastikan ketersediaan sarana-prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19, seperti APD, obat-obatan, vitamin, ruang isolasi, alat test massal, laboratorium kesehatan, makanan bergizi dan lain sebagainya selama Idul Fitri dan setelahnya dengan pelibatan Kota/Kabupaten.

"Kami berharap distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dipercepat, dengan terlebih dahulu melakukan pembaruan data, agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia tanpa kekurangan kebutuhan pokoknya," ujar Haru.

Menyinggung pelaksanaan PSBB, Haru mengusulkan segera dilakukan penyusunan Grand Design penanganan Covid-19 secara menyeluruh, baik aspek kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan dan aspek-aspek lainnya mengingat sangat mungkin Perang Melawan Covid-19 akan berlangsung dalam waktu lama.

"New Normal paska Idul Fitri harus dipastikan memperhatikan banyak aspek, dengan tetap berpegang pada aspek penyelamatan nyawa dan kesehatan sebagai tujuan utama. Model perang semesta/perang akar rumput yang melibatkan masyarakat secara luas dalam bentuk Desa/RT-RW Siaga patut dipertimbangkan, sehingga masyarakat dapat secara bersama dan gotong royong melawan Covid-19.

(Ida)

Berita Terkait