- Pemerintahan
- 23 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Bandung pada 21 April lalu, penyebaran Covid-19 di Kota Bandung masih terus bergerak hingga saat ini. Bahkan, warga seolah jenuh dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah terkait Perwal PSBB di Kota Bandung.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Prof. Muradi menilai kurangnya kreatifitas dari Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan Covid-19. Tidak sedikit warga yang akhirnya melanggar aturan yang ditetapkan.
"Pertama saya kira harus dilihat itu dalam tataran legalitasnya, dia harus bisa kemudian mencakup keseluruhan. yang kedua juga lihat aspirasi publik. yang ketiga misalnya soal perkembangan covid sendiri. keempat yaitu menyangkut soal koordinasi dengan Kabupaten Kota dalam aspek disini yaitu dengan dengan Kota Bandung," Jelasnya di jalan Tubagus Ismail Kota Bandung Selasa (9/6/2020).
Muradi mengatakan, dari 4 aspek tersebut yang juga harus dipahami adalah bahwa publik kurang lebih sudah 4 bulan dirumah dan butuh stimulasi. Menurutnya, stimulasi tersebut memerlukan inisiatif dari Pemkot Bandung untuk bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya membaca pergerakan publik bersamaan dengan misalnya wacana untuk new normal.
"Artinya sesuatu yang baru kemudian normal tapi seperti biasanya, karena masih belum ditemukan aktivitas sebagainya. Nah saya kira ini yang harus digaris bawahi dan diperhatikan,"ungkapnya.
Ia menegaskan, evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terlalu normatif.
"Kalau saya menyebutnya kering kreativitas karena sebenarnya publik itu paham bahwa Covid-19 ini dahsyat dan bermasalah. Tapi mereka juga ingin melihat stimulasi atau formula apa yang ditawarkan. Nah, bentuk kreativitas itu saya kira perlu juga dilakukan. Sementara, Wali Kota Bandung, Sekda dan sebagainya menurut saya orang-orang normatif yang tidak terlalu kreatif untuk melihat kebijakan yang dibawa," tegasnya.
Ia mencontohkan, misalnya ide-ide segar yang ada tidak bisa terdelivery dengan baik. Hal itu terjadi karena terbatas pada kekhawatiran yang sifatnya tidak terlalu subtantif.
"Misalnya ketika kata-kata di level pusat disini level provinsi sudah mulai ada pelonggaran atau sebagainya, seharusnya inisiatif diambil oleh teman-teman kota untuk melakukan apa yang kira-kira bisa dilakukan," imbuhnya.
Lebih lanjut Muradi mengatakan, Bandung jangan dilihat sebagai kota biasa, dimana Bandung itu destinasi yang mau tidak mau, suka tidak suka dinamis.
"Maka kemudian, jika Bandung merasa nunggu saja dari pusat, pusat sudah mewacanakan soal new normal dan seharusnya dalam otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota bisa lebih responsif. Itu yang saya belum lihat, itulah yang saya sebut sebagai kreativitas kebijakan,"pungkasnya.
(Mugni)