KPU Kota Bandung Gelar Rakor Bakohumas Jelang Pemilu Serentak 2024

Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Menyongsong Pemilu Serentak 2024, KPU Kota Bandung menggelar kegiatan dengan Tema “Peran Bakohumas Dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat dan menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Bandung” pada acara yang berlangsung di Hotel Grand Tebu Kota Bandung, Selasa (26/10/2021).

Keberadaan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) sangat strategis dan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Humas di lembaga, serta pada akhirnya penyampaian informasi terkait kepemiluan dan penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara massif disertai ketersediaan data dan pelayanan  yang terdepan serta terupdate bagi masyarakat di Kota Bandung.

Untuk dapat tercapainya sasaran tersebut, KPU Kota Bandung memerlukan peran serta  dan kerjasama dengan pihak terkait antara lain Pemkot Bandung, Polrestabes, Kodim 0618/BS, Kejaksaan Negeri, Bawaslu, OPD/Dinas Pemkot terkait, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Media Cetak/Elektronik, Forum RW, FK KIM Kota Bandung, Komisi Informasi Jabar, Organisasi Kemasyarakatan lainnya, dalam peningkatan literasi jelang Pemilu Serentak 2024.

Hadir dalam acara Rakor Bakohumas tersebut Ketua KPU Jawa Barat, Komisioner KPU Jabar, Ketua KPU Kota Bandung, Wali Kota Bandung yang diwakili Kesbangpol, Kepala Diskominfo Kota Bandung.

Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, mengungkapkan bahwa kita punya story succes pelaksanaan Pemilu Serentak di Tahun 2018 yang pertama kali digelar di negara kita, dimana pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan serentak di 16 Daerah. Lalu kita juga sukses melaksanakan Pemilu serentak di tahun 2019.

“Kesuksesan penyelenggaran Pemilu 2018 dan 2019 tersebut itu menjadi modal sosial bagi kita, untuk bisa mensukseskan kembali Pemilu serentak di tahun 2024. Karena Undang-undangnya tidak mengalami perubahan, maka bisa dipastikan di tahun 2024 kita akan menggabungkan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dalam satu hari yang sama,” jelasnya.

Jika sistim tidak dirubah lanjut Rifki, maka beban kerja pada Pemilu 2019 akan terulang di tahun 2024.

“Untuk itu upaya yang dilakukan kita harus melakukan upaya koordinasi dan konsolidasi, supaya peristiwa yang terjadi di tahun 2019 jangan sampai terjadi lagi di tahun 2024,” ungkapnya.

"Termasuk kesiapan sumber daya itu harus diantisipasi,” tambahnya.

Dikesempatan yang sama Ketua KPU Kota Bandung Suharti dalam sambutannya menyampaikan pada tahun 2024 kita dihadapkan pada hajat demokrasi yang sangat luar biasa, kita akan memilih anggota eksekutif, legislatif dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.

“Sudah barang tentu ini menjadi tugas yang sangat berat, dan ini tentunya bukan saja menjadi tanggung jawab KPU, tapi menjadi tanggungjawab kita bersama, bagaimana kita dapat mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi yang bijak dan mencerahkan,” ungkapnya.

Baca Juga: Kolaborasi Pendidikan Terintegrasi TNI AD-POLRI di Pussenif Ditinjau Aspers Kasad

Sementara itu Wali Kota Bandung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Kesbangpol Bambang Sukardi, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih wakil rakyat yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

“Persoalannya adalah bahwa tidak semua warga negara memahami makna hakiki dari penyelenggaraan Pemilu. Sehingga sebagian diantaranya tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar,” ungkap Bambang.

“Oleh karena itu, perlu upaya upaya yang serius untuk meningkatkan partisipasi warga, karena setiap suara akan menentukan nasib masyarakat, bangsa dan negara ini,” tambah Bambang.

Pada paparan Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa Kota Bandung memiliki tugas meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi. Bagaimana Kota Bandung dapat menyiapkan perangkat infrastruktur, aplikasi, data, berkaitan dengan perkembangan informasi dunia.

“Di era Pandemi ini, tidak ada orang yang tidak bersentuhan dengan teknologi, Jangan sampai ada blankspot. Jabar itu hanya 60 Persen yang mendapat sinyal. Di Kota Bandung alhamdulillah tidak ada yang mendapat blankspot. Namun demikian infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan,” ungkap Kadisminfo.

“Karena Kota Bandung ini, menjadi percontohan kota yang menerapkan 5G, setelah sebelumnya menggunakan 4G,” tambahnya.

Dikesempatan yang sama Komisioner KPU Jabar, Dr. H. Idam Holik yang bertindak sebagai nara sumber menyampaikan bahwa melalui paparan Kadisminfo ada banyak hal yang bisa kita tindaklanjuti, dan disimpulkan dalam satu frasa  perlunya kolaborasi.     

"Saya melihat kinerja pemerintah kota bandung, ini patut di apresiasi, dalam rangka mewujudkan kota bandung sebagai the real digital city,” ungkap Komisioner KPU Jabar.

Lanjutnya, bahwa indeks demokrasi sangat dipengaruhi sampai sejauh mana masyarakat di daerah/negara tersebut memiliki pengetahuan yang cukup baik.

“Jadi kami KPU Provinsi Jabar dan mitra lainnya berkomitmen, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat melalui literasi, dengan tantangan yang terkadang terkendala baik dari sisi akses maupun mindsetnya,” ujar Idam.

(Yanis)

Baca Juga:

PERTAMA, UGM Terapkan Tandatangan Elektronik Pada Ijasah Wisudawan

Tips Cegah Pencurian Data Pribadi dari Aplikasi Pinjol

Faktor Pemicu Gelombang Ketiga Covid-19, Ini Kata Pakar UGM

Tips Membersihkan Kotoran Telinga yang Tepat

Malas Gerak Selama Pandemi Covid-19 Berisiko Osteoporosis

Wacana Pemindahan Ibukota Negara Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial