Satpol PP Tertibkan PKL dan Bangunan Liar di Kawasan Zona Merah Kota Bandung

Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Yayan Ruyandi menyampaikan pihaknya telah melakukan penertiban sejumlah PKL dan bangunan liar di beberapa kawasan, antara lain: Taman Musik, sepanjang Jalan Belitung (termasuk Taman Lalu Lintas), Jalan Kebon Sirih (sekitar Rumah Dinas Gubernur Jabar) hingga Jalan Stasiun Timur.

Yayan mengungkapkan, penertiban ini merupakan kolaborasi antara Satpol PP, aparat kewilayahan beserta OPD lainnya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2011.

"Perda tersebut mengatur kawasan untuk PKL.  Oleh karenanya, kegiatan hari ini, kami identifikasi keberadaan PKL berdasarkan regulasinya," ucap Yayan, Selasa 13 Agustus 2024.

Baca Juga: RW 09 Sukamiskin Raih Penghargaan PROKLIM LESTARI dari Kementerian LHK

"Kawasan Taman Musik, ini sudah mutlak tidak boleh. Zona merah. Lalu sepanjang Jalan Belitung, termasuk ada di sana Taman Lalu Lintas, tidak boleh karena berada di kawasan militer. Lalu sepanjang Jalan Kebon Sirih, juga tidak boleh karena ada di dekat Rumah Dinas Gubernur," tegasnya.

Kawasan yang biasanya dihuni oleh para PKL tampak sepi. Namun demikian, seluruh alat jualan yang tertinggal di kawasan ini diangkut oleh Satpol PP Kota Bandung.

Tak hanya itu, akses penujang untuk berjualan juga ikut diangkut. Seperti instalasi kelistrikan di Taman Musik. .

Baca Juga: Asda Bidang Kesra se-Jabar Kumpul Bahas Persoalan Sosial di Masyarakat

Karena berulang kali melakukan penertiban dan hasilnya selalu sepi PKL saat ditertibkan, Yayan mendorong aparat kewilayahan aktif menggencarkan pengawasan pengendalian soal Perda 4 Tahun 2011 ini, termasuk keberadaan PKL dan Bangunan Liar di dalamnya.

"Kontak Satpol PP Kota Bandung. Kami akan tertibkan," tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini melibatkan 257 personel, antara lain Satpol PP Kota Bandung, aparat kewilayahan termasuk Babinsa/Babinkamtibmas, serta OPD Kota Bandung terkait mulai dari Disciptabintar, DPKP, DSDABM, Dishub, serta Diskominfo.

"Kami undang OPD karena kegiatan ini juga memerlukan sinergi. Misalnya, jika ada pelanggar di kawasan trotoar, kami akan tindak. Lalu setelah trotoarnya bersih, DSDABM bisa melakukan tindakan. Misalnya dengan memasangi bolar atau menata trotoar tersebut. Kami juga turut serta, kami kerjakan semuanya bersama," pungkas Yayan.

(YI)