Mendagri Beri 8 Poin Arahan kepada Kepala Daerah: Gencarkan Program Pro Rakyat!

BERITAINSPIRATIF.COM - Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengajak semua kepala daerah, antara lain menunda kegiatan daerah yang bersifat seremonial dan gencarkan program pro rakyat. Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan," ucap Tito, dalam paparannya, termasuk ulang tahun daerah, agar digelar secara sederhana.

"Jadi, baik hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana," ujar dia.

Baca Juga: Pemerintah Serahkan Bantuan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan di Cileungsi

Dia menyarankan agar kepala daerah mengubah acara seremonial menjadi kegiatan bermanfaat.

"Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu, itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat," lanjut dia.

Tito khawatir jika kegiatan daerah yang terkesan mewah digelar justru menjadi tidak sensitif dengan situasi saat ini.

Baca Juga: MENSOS: Presiden Prabowo Siapkan Bantuan Bagi Korban Unjuk Rasa

"Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain, kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," kata dia.

Dia juga khawatir hal ini disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi tidak baik," ucap Tito.

Baca Juga: UU Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai Diuji ke MK, Usia Hak Waris Tak Dibatasi 25 Tahun

8 poin arahan Mendagri pada Rakor bersama seluruh Kepala Daerah:

1. Agar kepala daerah melaksanakan rapat Forkopimda

2. Sambangi/duduk bersama dengan para tokoh, dan unsur masyarakat yang berpengaruh

3. Laksanakan doa kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah

4. Gencarkan program pro rakyat, seperti gerakan pasar murah, bansos dll.

5. Tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik musik seperti berpesta.

6. Jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dll, laksanakan secara sederhana.

7. Tunda semua keberangkatan ke luar negeri.

8. Semua kepala daerah dalam kondisi rawan, harus di dalam daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama forkopimda.