Jelang UNBK Tahun Ajaran 2019/ 2020, Komisi V DPRD Jabar Tinjau Kesiapan Sekolah

Bandung, Beritainspiratif.com - Anggota Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi Abdul Hadi Wijaya, melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dinas (KCD) Dinas Pendidikan wilayah 8 Sumedang kabupaten Bandung di Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Kunjungan kerja tersebut untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yang akan dimulai Senin (16/3) untuk SMK.

"Jadi kami ingin mengambil sampel, kesiapan (sekolah) menghadapi UNBK," katanya kepada Beritainspiratif.com di ruang Kimisi V DPRD Jabar jalan Diponegoro kota Bandung, Jum'at (13/3/2020).

Abdul Hadi menilai UNBK sangat positif karena dengan ujian yang independen seperti ini, tingkat integritas akan meningkat.

Artinya tidak bisa lagi peserta didik menyontek, apalagi menggunakan joki seperti ketika masih ujian tulis dengan kertas, banyak sekali masalah.

"Kita ingin memotret setiap kondisi karena setiap daerah berbeda permasalahannya," ujar dia.

Ia berharap dalam pelaksanaannya, tidak ada permasalahan dengan server dan komputer yang hang atau breakdown.

"Untuk daerah-daerah di pelosok terutama daerah daerah yang blank spot, Telkom telah memasang tower darurat. Saya harap PLN juga melakukan pengecekan, agar listrik tidak sering mati. Genset juga perlu disiapkan untuk mengatasi listrik padam, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UNBK," ucap Abdul Hadi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika, UNBK SMK tahun ajaran 2019/ 2020 digelar 16-19 Maret 2020, sedangkan untuk SMA/MA/SMLB 30 Maret - 2 April 2020, sementara SMP/Mts/SMPLB 20-23 April 2020.

Pelaksanaan UN Jenjang SMA, SMK, dan MA sudah 100% menggunakan Moda UNBK, SMP/MTs 97% menggunakan Moda UNBK meningkat dari sebelumnya 43%, sedangkan untuk SLB masih menggunakan UNKP atauvUjian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil.

"Ini adalah UNBK yang terakhir, sebelum nanti berganti format menjadi Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang diterapkan mulai tahun 2021 sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," imbuhnya.

(Ida)