- Pemerintahan
- 23 Nov 2024
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat, Senin (12/4/2021).
Bandung, Beritainspiratif.com - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya bersama Pemprov. Jabar, berupaya menyelenggarakan pembangunan yang berkeadilan dan bisa mengakhiri pandemi Covid-19.
Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, katanya ia menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021, terlebih di tengah upaya perbaikan ekonomi yang terdampak Covid-19.
"Melihat belum berakhirnya pandemi Covid-19, maka dapat dipastikan bahwa kita masih menjadikan upaya pemulihan ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan," kataTaufik pada Musrenbang RKPD Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Bandung, Senin (12/4/2021).
Baca Juga: UPI Umumkan Ketentuan Pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2021, Begini !
Dalam sambutannya, Taufik Hidayat mengungkapkan ada lima permasalahan yang saat ini dihadapi Jawa Barat.
Kelima permasalahan tersebut adalah pertama masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan. Kedua masih rendahnya kualitas SDM. Ketiga, masih belum optimalnya pelayanan infrastuktur. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan. Dan kelima, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.
"Kami yakin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku pimpinan eksekutif, telah benar-benar memahami persoalan pembangunan di Jawa Barat ini, hingga bisa mengatasi persoalan yang sedang dihadapi, " ujar Taufik.
Dalam mengatasi permasalahan ini, katanya, Pemprov Jabar fokus pada pembangunan industri pariwisata, ketahanan pangan, dan UMKM.
Pemprov Jabar pun, terus didorong melakukan pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital.
"Juga pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan, reformasi sosial dan keterampilan," tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja melaporkan, rekapitulasi usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2022 mencapai 8.797 kegiatan.
"Rinciannya, usulan hibah/ bantuan sosial 3.503 kegiatan, usulan pokok pikiran DPRD 4.484 kegiatan, usulan kabupaten/ kota 810 kegiatan, " ujarnya.
(Ida)
Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar
